REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Barat (Sumbar) Shofwan Karim mengatakan sudah saatnya rakyat Indonesia kembali kepada suasana ketenangan setelah hiruk-pikuk Pemilu Presiden 2019. Menurut Shofwan semua warga negara harus menghormti proses demokrasi dengan menempuh cara-cara yang beradap dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Mari kita semuanya kembalikan jiwa yang tenang. Jangan merusak Pemilu yang merupakan mekanisme lima tahunan yang sudah teratur sejak tahun 1971," kata Shofwan kepada Republika, Kamis (23/5).
Shofwan berkomentar terkait kerusuhan di Kawasan Jakarta Pusat kemarin saat aksi Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019. Aksi demostran yang merupakan mayoritas pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang semula berlangsung damai malah berakhir dengan kericuhan antara peserta aksi dengan aparat keamanan. Situasi diperparah dengan adanya penyusup yang memperkeruh suasana sampai tengah malam.
Shofwan merasa situasi tersebut seharusnya tidak terjadi terlebih sudah menelan korban nyawa dan korban luka-luka. Muhammadiyah Sumbar kata Shofwan mengimbau warga agar kembali menyadari bahwa di dalam negara yang sudah memilih sistem demokrasi harus menghormati hasil Pemilu yang sudah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara yang independen.
Ia menyebut Islam di Indonesia itu adalah Islam yang sejak lama sudah menerima sistem demokrasi. Di mana di dalam demokrasi itu, suara rakyat yang paling banyak dianggap sebagai perwakilan suara tuhan.
Shofwan menyebut untuk di daerahnya sendiri di Sumbar pada hari aksi 22 Mei tetap aman dan kondusif. Kalaupun ada aksi di depan Kantor KPU Sumbar, berjalan tertib sampai selesai. Shofwan pun tidak mendengar adanya mobilisasi massa dari Sumbar menuju Jakarta untuk ikut meramaikan aksi 22 Mei walaupun Sumbar merupakan basis suara Prabowo-Sandi.
"Itu maknanya warga Sumbar ini orang yang cerdas berdemokrasi. Boleh panas ketika kampanye. Tapi begitu hasil Pemilu sudah selesai, mereka menaati aturan, tidak ada lagi perbedaan," ucap Shofwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika