REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pengerahan 1.500 pasukan Amerika Serikat (AS) ke Timur Tengah membahayakan perdamaian kawasan tersebut. Itu dia sampaikan saat diwawancara kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA) pada Sabtu (25/5).
"Kehadiran (pasukan) AS yang meningkat di kawasan kami sangat berbahaya dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional dan ini harus diatasi," ujar Zarif.
Menurut dia, tudingan Washington bahwa negaranya bertanggung jawab atas sabotase beberapa kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu hanyalah dalih. AS mencari alasan untuk membenarkan keputusannya mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah.
"Amerika telah membuat tuduhan seperti itu untuk membenarkan kebijakan bermusuhan mereka dan meningkatkan ketegangan di Teluk Persia," ucapnya.
Penasihat komando militer Iran Jenderal Morteza Qorbani mengatakan bahwa negaranya mampu menenggelamkan kapal perang AS di Teluk. "Amerika mengirim dua kapal perang ke wilayah itu. Jika mereka melakukan kebodohan sekecil apa pun, kami akan mengirim kapal-kapal tersebut ke dasar laut bersama awak serta pesawat mereka menggunakan dua rudal atau dua senjata jenis baru," ujar Qorbani.
Sedangkan asisten kepala militer Iran Brigadir Jenderal Hassan Seifi meyakini bahwa AS tidak akan membuka konfrontasi militer dengan Iran. "Kami percaya orang Amerika yang rasional dan komandan mereka yang berpengalaman tidak akan membiarkan elemen radikal mereka menuntunnya ke dalam situasi di mana akan sangat sulit untuk keluar, dan itulah sebabnya mereka tidak akan memasuki perang," kata dia.
AS telah memutuskan untuk mengerahkan 1.500 pasukan tambahan ke Teluk. Menurut Pentagon, mereka ditempatkan di sana untuk melindungi kepentingan dan keamanan pasukan AS yang telah bertugas di Timur Tengah.
Pentagon menilai, tindak-tanduk Iran di Teluk telah membahayakan kepentingan AS. Kendati demikian, ia membantah bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk memprovokasi Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika