REPUBLIKA.CO.ID, DOHA—Pemerintah Qatar menyatakan perkembangan ekonomi yang dibutuhkan untuk perdamaian Palestina-Israel tidak dapat dicapai tanpa solusi politik yang adil dan dapat diterima rakyat Palestina. Pernyataan ini menyusul rencana perdamaian kedua belah negara yang akan diumumkan AS bulan depan.

Gedung Putih akan memaparkan bagian pertama rencana perdamaian Palestina-Israel yang telah lama dinanti Presiden Donald Trump saat pihaknya menggelar konferensi internasional di Bahrain pada akhir Juni.

Rencana, yang digadang-gadang oleh Trump sebagai kesepakatan abad ini, diharapkan mampu mendatangkan investasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza dari sejumlah negara donor Arab sebelum bergulat dengan isu politik di jantung konflik tersebut.

Pejabat Palestina akan menegur upaya AS, yang mereka yakini akan menjadi sangat bias mendukung Israel.

Kementerian Luar Negeri Qatar, dalam satu pernyataan, mengomentari konferensi mendatang mengatakan, "Menyelesaikan tantangan ini dibutuhkan ketulusan niat, upaya bersama dari para aktor regional maupun internasional serta kondisi politik yang tepat untuk kemakmuran ekonomi."

"Kondisi ini tidak akan dicapai tanpa solusi politik yang adil terhadap isu masyarakat di wilayah tersebut, terutama isu Palestina, sesuai dengan kerangka kerja yang dapat diterima oleh saudara-saudara rakyat Palestina," bunyi pernyataan tersebut.

Qatar, sekutu dekat AS sekaligus rumah bagi pangkalan udara terbesarnya di Timur Tengah, mengucurkan jutaan dolar ke Jalur Gaza yang miskin selama setahun terakhir guna meningkatkan perekonomian. Pihaknya bulan ini juga menjanjikan dana tambahan 480 juta dolar AS untuk mendukung baik Gaza maupun Tepi Barat.

Sumber: Reuters

Ikuti Whatsapp Channel Republika