REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kerja kepada Joko Widodo. Hal tersebut dia ungkapkan menyusul munculnya nama Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia sebagai calon menteri.
"Ya nantilah kita bicarakan. Kan Pak Jokowi nanti yang menyampaikan usulan-usulannya," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (27/5).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku belum melakukan diskusi terkait peluang Bahlil atau sosok calon menteri lainnya. Ma'ruf mengatakan, ia dan Jokowi masih menunggu hasil akhir dari sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menang saja belum. Tunggu MK-nya saja, setelah putusan MK baru," kata Ma'ruf lagi.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan, kewenangan untuk memutuskan menteri sepenuhnya milik presiden. Jokowi akan mencermati berdasarkan pengalaman lima tahun terakhir mana sosok yang pantas mengisi kabinet kerja.
Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indoneseia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, posisi menteri itu bukan pegawai tinggi biasa. Menurutnya, sosok pembantu presiden harus menguasai departemen atau lembaga yang dipimpinnya.
Sebabnya, kata ia, tidak sembarang orang bisa duduk di kursi tersebut. Menurutnya, seorang menteri harus memahami hal ihwal kepentingan lembaga yang dia pimpin serta memiliki kepemimpinan hingga mampu membawa perubahan.
"Tidak hanya itu, tetapi juga berani pasang badan untuk kepentingan yang lebih besar," kata Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Bahlil Lahadalia cocok menjadi menteri dalam acara buka bersama yang digelar oleh HIPMI di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Ahad (26/5) sore. Dia menilai, Bahlil merupakan sosok muda yang cerdas dan pintar dalam membawa suasana.
Jokowi mengungkapkan, ingin membentuk kabinet yang mampu mengeksekusi seluruh program kerja dengan baik. Ia juga ingin menteri-menterinya memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan mampu memanajemen masalah dan solusinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika