REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kivlan Zen, Djuju Purwantoro mengatakan, sopir pribadi paruh waktu kliennya, Armi, sempat melapor pada Kivlan bahwa ia memiliki senjata api (senpi). Kivlan, kata Djuju, langsung mengingatkan Armi mengenai izin resmi kepemilikan senpi.

"Driver-nya itu (Armi) pernah menginformasikan Pak Kivlan bahwa dia bawa itu (senpi) dan Pak Kivlan langsung mengatakan, kamu harus punya izinnya enggak gitu secara formal. Kalau kamu tidak punya izin, kamu harus meminta izin secara resmi tentang penggunaan senjata itu," kata Djuju di Polda Metro Jaya, Kamis (30/5).

Djuju menuturkan, Armi diketahui memiliki usaha dalam bidang jasa pengamanan atau keamanan. Sehingga Kivlan berusaha mengingatkan kepada Armi terkait izin resmi kepemilikan senpi.

"Armi itu kan dia punya suatu usaha jasa pengamanan. Jadi mungkin dia memerlukan senjata. Tapi Pak Kivlan mengingatkan, kalau kamu pakai itu (senpi) kamu harus punya izin resmi. Itu saja, sebatas itu saja," ujar Djuju.

Ia menambahkan, Kivlan mengetahui bahwa sopir pribadinya itu memiliki senpi sekitar dua minggu yang lalu. Djuju pun menegaskan senpi tersebut tidak memiliki kaitan dengan aksi demo di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 yang lalu ataupun aksi penembakan. "Enggak ada kaitannya dengan aksi penembakan, enggak ada kaitannya sama sekali.

Sebelumnya diberitakan, kepolisian mengungkap sekelompok orang yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019 di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019 lalu serta diduga sebagai penyedia senjata api untuk rencana pembunuhan. Enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF.

Kivlan Zen pun disebut mengetahui empat dari enam tersangka itu. Salah satu tersangka, yakni Armi, diketahui pernah bekerja paruh waktu sebagai sopir pribadi Kivlan selama tiga bulan.