REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu mudik menjadi atensi Pemprov Jawa Barat. Karena, Jabar menjadi daerah lintasan pergerakan lalu lintas dan angkutan mudik di Pulau Jawa.

“Jawa Barat ini provinsi yang terdampak mudik nasional paling besar. Menjadi lintasan ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun ke arah Sumatera,” katanya.

Emil pun memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan kualitas pengamanan arus mudik dan balik pada edisi ini. Salah satunya adalah kebijakan one way yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

Kebijakan tersebut, kata Emil, memudahkan pihak keamanan untuk mengurai tumpukan kendaraan di satu titik. Tinggal bagaimana pihak keamanan menentukan titik-titik one way maupun contra flow, sekaligus waktu penerapannya.  

“One way sangat membantu ditambah Trans Jawa Utara sudah selesai," katanya. 

Jadi, kata dia, mudik tahun ini seharusnya aman, meskipun ada tambahan sekian persen dari penumpang pesawat udara yang berpindah ke darat. "Manajemen dan diskresi nanti ada di Polantas dan kepolisian untuk menentukan titik one way, titik contra flow,” katanya.

Perhatian Pemprov Jawa Barat juga, kata dia, tertuju pada jalur-jalur non tol. Sebab, di jalur tersebut tingkat kecelakaan tergolong besar, khususnya pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Maka itu, ia mengimbau agar pemudik yang menempuh jarak lebih dari 100 kilometer tak menggunakan kendaraan roda dua.  

Tak hanya itu, kata dia, untuk menekan jumlah volume kendaraan, Pemprov Jawa Barat menggagas mudik gratis dengan menyediakan 354 bus yang rencananya akan diberangkatkan secara serentak serta satu rangkaian kereta api.

“Kita menyediakan sekitar 354 bus, besok berangkat dari 4 daerah dari kota Bandung dari Kota Bekasi, Sukabumi, dan Bogor, untuk mudik gratis ke Jawa Tengah. Dan satu rangkaian kereta api ke Surabaya di Jatim,” kata Emil.  

Antisipasi berikutnya, kata dia, adalah di jalur-jalur non tol yang banyak pasar-pasar. Ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Daerah, salah satunya mengkompensasi. "Misalkan becak atau delman yang memperlambat arus lalu lintas, kita liburkan. Tapi, dibayar per hari sesuai dengan kebutuhan standar di daerahnya,” katanya.

Selain itu, kata Emil, Pemprov Jawa Barat punya tantangan pascashalat Idul Fitri, yakni lonjakan volume kendaraan menuju tempat-tempat wisata. Untuk mengantisipasinya, Pemprov Jawa Barat berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat dan Kepala Daerah.

“Untuk alur kemacetan mudik gara-gara wisata itu tertangani dengan baik. Dan manajemen arus balik ini satu arah, contra flow, juga dilakukan dengan metode yang berbeda,” katanya.

Terpopuler

01 January 1970, 07:00