REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai sinyal Demokrat merapat ke koalisi Jokowi semakin menguat pascapertemuan keluarga SBY dengan Jokowi dan Megawati. Pertemuan digelar memanfaatkan momentum lebaran.
"Sinyal Demokrat merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi kian menguat pasca-pertemuan keluarga SBY yang diwakili AHY dan Ibas beserta istri mengunjungi Presiden Jokowi di istana dan bersilahturahim kepada Megawati di kediamannya," kata Karyono dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/6).
Dia mengatakan, keputusan mengakomodasi Demokrat boleh jadi merupakan kebutuhan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan keberadaan Demokrat, dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen otomatis akan semakin kuat.
"Di periode kedua pemerintahan, Jokowi membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk menuntaskan pembangunan," kata dia.
Tapi di sisi lain, dengan mengakomodasi Demokrat juga akan membawa beberapa implikasi politik. Di antaranya, bisa menjadi batu loncatan AHY untuk melenggang sendiri maju di Pilpres 2024 tanpa Jokowi dan PDI Perjuangan. "Jika hal ini yang terjadi maka sama saja ibarat memelihara anak macan," ujarnya.
Tetapi, masuknya Demokrat kepada koalisi Jokowi, bukan tidak mungkin justru akan 'membonsai' Demokrat dan AHY itu sendiri. Karena pada Pemilu 2024 yang akan datang Demokrat belum tentu mendapat coattail effect atau efek ekor jas.
"Jika sendainya AHY sendiri yang menjadi menteri maka gerakan dan manuver politik AHY tidak bisa sebebas jika dia berada di luar pemerintahan," ujar dia.
Namun demikian, kata Karyono, jika memang ada skenario membangun koalisi antara Demokrat dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024, maka bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Jokowi sangat efektif. Ini adalah awal yang baik untuk melakukan tahap-tahap strategi ke depan.
"Jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik, silahturahim para pemimpin bangsa seperti yang dilakukan keluarga SBY, Jokowi, Megawati, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk merekatkan kembali persatuan yang sudah mulai retak dan menguatkan kembali nilai-nilai demokrasi yang belakangan mulai menurun," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika