REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai ide membubarkan koalisi tidak masuk akal. Menurut dia, sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.
"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding di Jakarta, Ahad (9/6).
Hal itu dikatakan Karding menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan. Menurut Karding, dalam sistem politik multi-partai, koalisi merupakan keniscayaan dan tidak mungkin untuk tidak berkoalisi dalam membangun negara.
Dia menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana membangun tradisi pada para politisi, pemimpin, institusi dan masyarakat dalam tiap kompetisi politik dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.
"Karena sikap kalah dan siap menang pada prinsipnya adalah hakikat demokrasi," ucapnya, menegaskan.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.
Dia juga menyarankan kepada Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.
Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Menurut dia, membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika