REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily memandang usulan dibubarkannya koalisi pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai tidak perlu. Menurutnya koalisi diperlukan untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf agar target dalam nawacita jilid kedua tercapai.
"Koalisi ini memiliki kewajiban untuk memastikan agar janji-janji kampanye Jokowi-Kiai Ma’ruf dapat terwujud melalui dukungannya di parlemen," kata Ace kepada wartawan, Senin (10/6).
Ketua DPP Partai Golkar itu kemudian membandingkan ketika pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya ketika itu, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono tidak dibubarkan.
"Bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," ujarnya.
Ia beranggapan, jika alasannya agar masyarakat tidak perkubuan di akar rumput, hal itu tergantung elit politiknya. Sebab menurutnya, sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan Pilpres. Justru menurutnya yang belum siap menerima hasil pilpres adalah para elit.
"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi Presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," ungkapnya.
Usulan dibubarkannya koalisi pertama kali dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik. Ia menyebut hal tersebut lantaran pemilu 2019 telah berakhir.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," cicit Rachland dalam akun Twitter @RachlanNashidik yang telah dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (9/6).(
Ikuti Whatsapp Channel Republika