REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan, pemerintah tak akan memblokir media sosial saat sidang pertama Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres, 14 Juni 2019 mendatang. 

"InsyaAllah tidak ada. Tapi juga kita mengimbau ke masyarakat, jangan sampai membiarkan berita-berita yang negatif," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (10/6).

Wiranto menyatakan, pemerintah tidak lagi akan membatasi pandangan - pandangan atau kritik yang beredar di media sosial seperti pada saat pengumuman hasil pemilu, sekitar 22 Mei 2019. Penutupan pada 22 Mei lalu, kata Wiranto, untuk mencegah berita hoaks yang dinilainya mengacaukan opini publik. 

"Itu kenapa kita tutup dan batasi sosmed, berita bohong, hoaks, yang mengacaukan opini publik, itu kan juga membuat tidak nyaman dan tidak aman, dan memprovokasi masyarakat untuk berbuat sesuatu yang negatif," kata Wiranto. 

Terkait sidang MK terkait pilpres itu, kata Wiranto, TNI dan Polri tetap disiagakan. Kemenkopolhukam, kata dia, mengapresiasi pihak-pihak yang bersengketa karena telah memilih jalur MK untuk menyelesaikan sengketa. 

Wiranto berharap, sidang sengketa Pilpres di MK ini dapat diterima oleh semua pihak. Ia menyebut, putusan MK merupakan keputusan yang jujur adil dan transparan. 

"Namun tetap aparat kemanan kita siapkan ya untuk melakukan kesiagaan siaga penuh untuk menjaga keamanan ibu kota dan kota-kota lain yang ada indikasi pengerahan massa," ujar Mantan Panglima ABRI itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika