REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi mengungkapkan nama Habil Marati berperan besar dalam aksi kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta lalu. Tidak hanya itu, polisi juga mengungkap Habil Marati sebagai pendana dalam rencana aksi pembunuhan empat tokoh di Jakarta.
Siapa sebenarnya Habil Marati? Republika.co.id mengumpulkan berbagai informasi terkait sosok pria kelahiran Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada 07 November 1962 ini. Pria 57 tahun ini dikenal sebagai politikus sekaligus pebisnis. Bahkan, Habil sempat menjadi pengurus di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Badan Tim Nasional (BTN) saat PSSI dipimpin oleh Djohar Arifin Husin.
Pria yang sempat menamatkan sarjana di IAIN (sekarang UIN) Sumut pada 1982 juga dikenal sebagai politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Riwayat Habil Marati di PPP di antaranya Sekretaris DPW PPP Sumut 1985-1990, Ketua DPW PPP Sumut 1995-2004 dan Ketua DPP PPP dan 2003-2007.
Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha, menyampaikan Habil Marati memang sempat menjadi Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz. Sebelumnya, Habil juga pernah menjadi anggota DPR merangkap Bendahara Umum DPP PPP sebelum kepemimpinan Suryadharma Ali.
"Terakhir menjelang pemilu 2019, dia mau nyalonkan kembali menjadi caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara, namun di Daftar Calon Sementara (DCS) namanya tidak muncul di situs KPU," kata Syaifullah Tamliha kepada Republika.co.id, Selasa (11/6).
Habil juga dikenal sebagai pengusaha dan sempat menduduki beberapa posisi penting di beberapa perusahaan. Menurut Syaifullah, setelah tidak aktif lagi di PPP, Habil memulai bisnis alutsista.
Beberapa perusahaan yang pernah ia pegang diantaranya, Dirut PT Batavindo Kridanusa (1994), Dirut PT Galaxy Pasific Evalindo (1997), Dirut PT Makassar Perrosal Global (1997), Dirut PT Satomer Asri Fiberindo (1997), Dirut PT Industry Kakao Utama (2000) dan Dirut PT Agra Post Lava (2000).
"Beberapa kali yang bersangkutan datang ke saya untuk bisa dipertemukan dengan KASAU, dan lain lain, tetapi saya menjaga etika sebagai anggota Komisi I," ujar Tamliha menambahkan.
Tamliha menegaskan ia tidak mau 'cawe-cawe' ikut bermain dengan mitra Komisi I. Ia pun menyebutkan pascapemilu 2019 ini, Habil tidak pernah menghubungi dirinya. Bahkan, beberapa kali Tamliha ingin berkomunikasi dengan Habil, nomor handphone yang bersangkutan tidak lagi aktif.