REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arah koalisi Partai Demokrat pasca-Pilpres 2019 masih tetap abu-abu. Meski manuvernya belakangan dianggap lebih condong ke koalisi 01, namun elite partai menyatakan Demokrat masih berada bersama Koalisi 02. Demokrat pun membantah sikap Demokrat ini bentuk tawat menawar posisi menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut, Demokrat masih berpihak pada 02 paling tidak sampai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai pada 25 Juli 2019 mendatang. Meskipun, Syarief juga mengakui Demokrat menjalin komunikasi dengan kubu 01.
"Bisa saja berubah ya kan (arah koalisi), kita kan pernah jadi rolling party, kita pernah jadi partai tengah, sekarang kita menentukan sikap bahwa bagaimana setelah keputusan MK tentu kami akan melakukan rapat konsolidasi dan rapat paripurna di DPP," ujar Syarief di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (12/6).
Meski terus berkomunikasi dengan kubu Joko Widodo, Syarief membantah bila Demokrat melakukan tawar menawar, khususnya dalam hal bagi-bagi kursi di kabinet.
Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Joko Widodo, kata Syarief hanya menyuarakan 14 program partai agar dilakukan pemerintah.
Itu pun bila Jokowi dinyatakan menang sidang di MK dan dinyatakan kembali menjabat sebagai Presiden RI. "Itu harapan kita, dalam hal ini intinya kami hanya memberikan masukan kepada beliau (Jokowi)," kata Syarief.
Terkait arah koalisi, Syarief menambahkan, Demokrat secara resmi belum menentukan sikap. Ia mengakui, pihaknya tengah melihat bagaimana respons partai koalisi 01 dan memantau bagaimana kecocokan partai pengusung Jokowi tersebut dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Kalau kita diajak dan Partai Demokrat merasa cocok chemistry-nya ada ya kenapa tidak ini kan untuk kepentingan rakyat jadi kami berpikir kalau kami punya program nah untuk menjalankan itu kan harus dijalankan oleh lebih bagus dijalankan kader Partai Demokrat," kata Syarief.
Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menyebut, Demokrat memang harus membangun kecocokan dengan partai pengusung 01 lain. Ia menyatakan, bila benar bergabung dengan 01, Demokrat tidak hanya harus mencocokkan diri dengan PDIP sebagai pengusung utama, tetapi juga dengan partai lainnya. Namun, pembangunan kecocokan itu dinilai Aditya bukan hal yang sulit bagi Demokrat.
"Chemistry dengan partai lain ini kan belum tentu terbangun. Tapi lagi lagi itu bukan hal yang sulit juga dalam politik. Kelihatannya memang ke arah sana (TKN), tinggal tunggu pernyataan resmi TKN dan Demokrat," kata Aditya saat dihubungi Republika.co.id.
Ikuti Whatsapp Channel Republika