REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai tudingan rekayasa rangkaian kerusuhan 21-22 Mei dan juga rencana pembunuhan empat pejabat nasional tak logis dan mengada-ada. Menurut dia, tudingan tersebut tak sesuai dengan tugas pemerintah yang menjamin keselamatan masyarakat.

"Skenario gimana? Masa, pemerintah membuat skenario rusuh? Kan enggak logis. Pemerintah itu melindungi masyarakatnya, pemerintah memberikan jaminan atas keselamatan bagi warganya, kok malah membuat sebuah skenario. Ini menurut saya tidak benar. Jangan mengada-ada," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6).

Karena itu, kepolisian telah menjelaskan ke publik terkait kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu serta rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tak menduga adanya rekayasa dalam kasus ini. Kepolisian juga telah memutarkan video pernyataan dari beberapa tersangka terkait rencana eksekusi tersebut.

"Sebenarnya kita kemarin membuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat paham betul bahwa semuanya tidak ada yang direkayasa. Cerita itu, cerita dari orang-orang yang diperiksa dalam sebuah proses penyidikan," jelas Moeldoko.

Moeldoko pun mengingatkan agar masyarakat tak mengembangkan dugaan yang tak benar terhadap pemerintah terkait kasus ini. Sebab, kasus ini berkaitan dengan masalah hukum pidana.

"Jadi mana bisa orang itu cerita ngarang-ngarang aja. Ini berkaitan dengan pidana. Jangan main-main. Tidak bisa dia mengatakan apa yang sesungguhnya dia lakukan dan seterusnya. Jadi janganlah mengembangkan hal-hal yang tidak benar," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika