REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Para pemimpin militer Sudan mengatakan telah menggagalkan beberapa usaha kudeta, Kamis (13/6). Sejumlah perwira telah ditangkap atas penindakan keras para pemrotes yang mengadakan aksi di Khartoum awal bulan ini.

Juru bicara Dewan Transisi Militer (TMC) Shamseddine Kabbashi mengatakan dua kelompok berbeda yang diduga terlibat dalam usaha kudeta sudah ditangkap. Satu kelompok beranggotakan lima orang dan kelompok lainnya beranggota lebih 12 anggota.

TMC mengambil alih kekuasaan dalam suatu kudeta pada 11 April ketika para perwira militer menggulingkan dan menahan mantan presiden Omar al-Bashir setelah protes-protes berlangsung tiga bulan menentang kekuasaan otokratiknya. Satu kawasan di luar Kementerian Pertahanan di Khartoum menjadi pusat aksi protes baru.

Para pengunjuk rasa menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada sipil. Pembicaraan-pembicaraan antara dewan itu dan aliansi yang beranggota kelompok-kelompok oposisi gagal mencapai kompromi mengenai siapa yang akan mengendalikan transisi menuju pemilihan setelah pasukan keamanan melancarkan penindakan keras pada 3 Juni.

Tim-tim medis yang terkait oposisi mengatakan 118 orang meninggal dalam insiden itu. TMC menyebut 61 orang meninggal termasuk beberapa petugas keamanan.

Dewan tersebut menyatakan pada Kamis beberapa perwira telah ditangkap terkait dengan penindakan tersebut. Tak dijelaskan lebih jauh tetapi hasil-hasil penyelidikan atas peristiwa itu akan diumumkan pada Sabtu.

Sebelumnya, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Afrika Tibor Nagy bertemu dengan kepala TMC Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di Khartoum. Diplomat kawakan Donald Booth, yang ditunjuk sebagai duta besar AS untuk Sudan pada Rabu, juga ikut hadir.

"Duta besar Booth dan saya menekan Ketua TMC Jenderal Burhan untuk mengambil langkah-langkah memulai kembali pembicaraan. Hentikan serangan-serangan atas warga sipil, tarik militer dari Khartoum, izinkan investigasi independen terhadap serangan 3 Juni atas pengunjuk rasa dan kekerasan lain, dan hentikan represi kebebasan bicara dan internet," cicit Nagy di Twitter.

Ketika berbicara dalam jumpa pers, Jubir TMC Kabbashi mengatakan AS telah memberikan saran-saran. "Itu bukan perintah. Kami tidak menerimanya karena kami negara berdaulat dan kami juga punya aparat pengadilan," ujarnya sementara menolak gagasan penyelidikan internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika