REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR -- Mantan menteri kuangan Aljazair Karim Djoudi muncul di Mahkamah Agung pada Ahad (16/6) untuk menghadapi pemeriksaan mengenai tuduhan korupsi. Ia tidak dikenai dakwaan tetapi bersama dengan sederet tokoh senior yang dekat dengan mantan presiden Abdelaziz Bouteflika menghadapi investigasi sejak protes pecah tahun ini yang menuntut elite berkuasa mundur.
Talevisi itu kemudian mengatakan Mourad Eulmi, kepala perusahaan SOVAV yang dimiliki keluarga Aljazair yang mengelola pabrik perakitan dengan perusahaan Jerman Volkwagen AG, diperiksa di pengadilan lain di Aljir terkait tuduhan korupsi. Eulmi ditangkap oleh polisi pekan lalu. Laporan-laporan TV itu tidak memberikan perincian lebih jauh mengenai kasus-kasus Djoudi dan Eulmi. Belum ada pernyataan segera dari tokoh-tokoh tersebut atau pengacara yang mewakili mereka.
Pemeriksaan itu berlangsung setelah Mahkamah Agung memerintahkan penahanan mantan perdana menteri Ahmed Ouyahia dan Abdelmalek Sellal, dan juga mantan menteri perdagangan Amara Benyounes atas penghamburan dana publik dan pemberian perlakuan khusus yang ilegal. Tentara sekarang merupakan pemain utama dalam politik Aljazair setelah Bouteflika mundur dua bulan lalu. Kepala stafnya Ahmed Gaed Salah telah mendesak pengadilan mempercepat proses peradilan terhadap orang-orang yang diduga terlibat korupsi.
Langkah-langkah hukum yang diambil itu tidak menyurutkan aksi-aksi unjuk rasa oleh para pemerotes yang mendesak perubahan-perubahan mendasar dan pembersihan elite yang telah memerintah negara Afrika Utara tersebut sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1962. Djoudi menjadi menteri keuangan di bawah Ouyahia sejak Juni 2007 hingga Mei 2014 ketika mengundurkan diri karena alasan kesehatan sebelum diangkat sebagai penasihat Bouteflika selama dua tahun belakangan.
Bouteflika mengundurkan diri pada 2 April di bawah tekanan dari tentara dan protes-protes yang meletus pada 22 Februari. Adik Boutefilka, Said, dan dua mantan kepala intelijen ditahan oleh hakim militer karena membahayakan otoritas tentara dan persekongkolan melawan otoritas negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika