REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Utusan Timur Tengah Amerika Serikat (AS) Jason Greenblatt mengisyaratkan penundaan terhadap peluncuran rencana perdamaian Israel-Palestina. Awalnya, rencana perdamaian Israel-Palestina akan diluncurkan pada Juni 2019, tetapi diundur hingga November 2019.

"Kami ingin menunggu pemerintahan baru (Israel) terbentuk, kita harus menunggu hingga 6 November," ujar Greenblatt dalam wawancara dengan Jerusalem Post, Senin (17/6).

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menunda peluncuran rencana perdamaian tersebut setelah pemilihan umum (pemilu) Israel pada 9 April lalu. Namun, pemilu yang dimenangkan oleh Benjamin Netanyahu tersebut gagal membentuk pemerintahan sehingga diadakan pemilu ulang pada 17 September mendatang. Diperkirakan pemerintahan baru Israel akan terbentuk pada November.

"Bukan rahasia lagi pemilihan Israel telah menempatkan pemikiran baru di kepala kami," kata Greenblatt, dalam video wawancara New York Times yang dipublikasikan secara online.

"Seandainya pemilihan umum tidak diulang lagi, mungkin kami akan merilis perincian kesepakatan (perdamaian Israel-Palestina) pada musim panas," ujar Greenblatt.

Pemerintahan Trump akan mengadakan konferensi pada akhir Juni di Bahrain. Konferensi ini akan membahas mengenai aspek ekonomi dari rencana perdamaian Israel-Palestina. AS menyebut rencana perdamaian tersebut merupakan kesepakatan terbesar abad ini.

Namun, rencana perdamaian itu ditolak oleh Palestina. Pemimpin Palestina memboikot konferensi tersebut dan telah memutuskan hubungan dengan Washington. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, AS tidak lagi menjadi perantara yang jujur dalam pembicaraan damai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika