Senin 17 Jun 2019 18:09 WIB

Sistem ERP Satu-satunya Harapan Mengurangi Kemacetan

ERP untuk memastikan banyak warga yang menggunakan moda transportasi umum.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Gita Amanda
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Syarifuddin, mengatakan, hasil penurunan kemacetan mencapai 8 persen pada Juni 2018 merupakan capaian yang bagus. Hasil tersebut berdasarkan lembaga pengukur tingkat kemacetan kota-kota di dunia, Tomtom Traffic Index.

"Bagus dong penurunan kemacetan Lebaran Juni 2018. Pada intinya, Pemprov DKI Jakarta, Dishub, dan BUMD merencanakan target untuk menyiapkan transportasi yang profesional, aman, nyaman, dan murah," ucapnya kepada Republika.co.id, Senin (17/6).

Baca Juga

Kemudian, kata dia, dengan transportasi publik yang disediakan, warga menjadi pindah memakai transportasi umum. Namun, ia mengakui, saat dahulu peraturan 3 in 1 diterapkan di jalan protokol, banyak warga yang berasal dari luar Jakarta dan bekerja sebagai joki.

"Makanya peraturan 3 in 1 itu dianggap gagal. Tambah lagi ganjil-genap yang merugikan warga bayar pajak setahun tapi bayar fasilitasnya setengah tahun. Nah, sekarang harus menghadirkan transportasi profesional, seperti Transjakarta dengan feeder-feedernya," ucapnya.

Ia melanjutkan feedernya nanti bisa melalui Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Metro Mini, dan Kopaja. Nanti semuanya jadi kendaraan pengumpan. Lalu, pembayaran melalui uang elektronik. Sementara itu, melalui Transjakarta bisa menyambung ke LRT lalu bisa lanjut pindah ke moda raya terpadu (MRT).

"Itulah hal-hal yang bisa mengurangi kemacetan. Puncaknya nanti akan ada ERP atau jalan berbayar. Warga jadi berpikir, ngapain lewat jalan berbayar, apalagi parkir juga mahal. Pajak juga akan dinaikkan," ujarnya.

Syarifuddin menambahkan, pasti banyak warga yang menggunakan moda transportasi umum yang sudah disediakan. Terkait ERP, ia mengaku sudah selesai, tetapi masih ada kendala yang sedang dalam proses.

"Masih dalam masalah pelelangan. Harus selesai, tidak boleh tidak selesai, sebab ini harapan satu-satunya. Three in one dan genap-ganjil tidak berlaku. Jika ada jalan berbayar, pasti warga menghindar dan menggunakan transportasi umum," ucapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement