REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ikhwanul Muslimin menyebut Pemerintah Mesir bertanggung jawab atas kematian Mohammed Mursi. Kelompok itu menilai Mursi memang sengaja "dibunuh" secara perlahan.
"(Pemerintah Mesir) memasukannya ke dalam sel isolasi. Mereka menahan obat-obatan dan memberinya makanan yang menjijikan. Mereka tidak memberinya hak asasi manusia yang paling mendasar," kata partai politik bentukan Ikhawanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwan, dikutip laman Aljazirah, Selasa (18/6).
Mohammed Sudan, anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin di London, menggambarkan kematian Mursi sebagai "pembunuhan berencana". Selain tak menerima obat-obatan selama ditahan, dia juga tak diperkenankan bertemu dengan anggota keluarganya.
Menurut dia, informasi tentang kondisi kesehatannya pun sangat sedikit. Orang-orang bahkan tak dapat menjalin kontak dengannya ketika hadir di ruang sidang.
"Dia (Mursi) telah ditempatkan di belakang sangkar kaca (selama persidangan). Tidak ada yang bisa mendengarnya atau tahu apa yang terjadi padanya. Dia belum menerima kunjungan selama berbulan-bulan atau hampir setahun," ujar Sudan.
Oleh sebab itu dia menilai, Mursi memang dibunuh perlahan. "Ini adalah pembunuhan terencana. Ini adalah kematian yang diperlambat," katanya.
Mursi merupakan tokoh terkemuka Ikhwanul Muslim. Dia menjadi presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis pada 2012. Dia memimpin Mesir setelah presiden sebelumnya, Husni Mubarak, mengundurkan diri menyusul demonstrasi massal.
Namun Mursi kemudian digulingkan dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin Abdul Fattah al-Sisi. Setelah Sisi menduduki tampuk kekuasaan, Mursi dijebloskan ke penjara.
Mursi meninggal saat sedang menjalani persidangan pada Senin lalu. Di ruang sidang, dia sempat pingsan. Beberapa saat kemudian, dia dinyatakan meninggal.
Terdapat enam dakwaan yang harus dihadapi Mursi dalam persidangan itu, antara lain pembunuhan dan mata-mata untuk Qatar, Hizbullah serta Hamas. Dia juga dituduh terlibat terorisme. Semua dakwaan itu diyakini banyak pihak bermotivasi politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika