REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji kemungkinan adanya penambahan kuota Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi untuk tahun ini. Hal itu seiring dengan meningkatnya populasi dan maraknya kebutuhan hunian masyarakat. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, kemungkinan penambahan kuota KPR subsidi masih dikaji dengan salah satu caranya mengkoordinasikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, mungkin tidaknya penambahan kuota KPR subsidi tergantung anggaran yang disesuaikan oleh Kemenkeu.

"Anggarannya ada atau tidak, itu tergantung Kemenkeu," kata Khalawi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (19/6). 

Dia menjelaskan, saat ini kuota KPR bersubsidi yang dimiliki PT Bank Tabungan Negara (BTN) sudah hampir habis, kendati kuota tersebut masih dimiliki oleh 24 bank lainnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi penyaluran kuota subsidi yang diberikan kepada bank-bank terkait. Apabila ditemukan inefisiensi oleh bank tertentu, maka kuota subsidi tersebut bisa dimungkinkan untuk dialihkan ke BTN. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengakui adanya kuota subsidi pemerintah terhadap KPR BTN yang sudah hampir habis. Kendati demikian dia mengatakan, sepengetahuannya pemerintah sudah mencarikan solusi dengan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menambah kuota subsidi secara nasional sebab permintaan semakin meningkat.

“Pemerintah sudah bikin target, tahun ini minimal 1.250.000 untuk program 1 juta rumah. Kalau di BTN, subsidi itu juga meningkat dari 751 ribu unit, kita naikkan 850 ribu. Berarti kita minta sekitar 50 ribu unit tambahannya,” kata Maryono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika