REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Bina Marga DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah trotoar di Jakarta Pusat. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membenahi utilitas dan hal lainnya di trotoar yang dapat mengganggu pejalan kaki melintas.
"Itu sangat PR panjang banget. Ini masih jadi ego sektoral antara PLN, telekomunikasi bahwa ini kepentingan publik, kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan ini," ujar Alfred saat dihubungi, Kamis (20/6).
Menurut dia, pembuatan ducking atau kotak seperti gorong-gorong di bawah tanah sebagai tempat semua jaringan utilitas harus lebih besar. Sehingga tidak ada lagi jaringan utilitas dipasang di pinggir jalan atau di atas trotoar.
Selain itu, pembuatan manhole atau kotak utilitas bawah tanah juga perlu diperhatikan Pemprov DKI agar sejumlah pihak tak lagi menempatkan utilitas di atas trotoar. Sebab, menurut catatannya, sekitar 12 pemangku kepentingan memiliki kepentingan di atas dan bawah trotoar.
"Kita butuh pemimpin yang bisa menyatukan ini semua supaya menyatukan ego sektoral tadi di atas trotoal, karena yang kami daftar itu kurang lebih ada sekitar 12 pemangku kepentingan," jelas Alfred.
Ia mengatakan, pada prinsipnya Koalisi Pejalan Kaki selalu mendukung rencana Pemprov DKI membangun trotoar. Akan tetapi, perencanaan, pembangunan, penyelesaian, hingga pascapembangunan harus transparan dan dikerjakan dengan baik.
Menurut Alfred, Pemprov DKI menjanjikan sepanjang 2.600 kilometer trotoar di wilayah Ibu Kota. Akan tetapi, ia juga tak tahu rencana waktu target itu dapat tercapai, mengingat keterbatasan dana dalam setiap anggaran setiap tahunnya untuk pembangunan trotoar.
"Kesanggupan anggaran DKI Jakarta itu kurang lebih 100 kilometer per tahun, karena dilihat dari sisi anggaran bahkan ada Rp 300 miliar belum kita pernah mendengar ada Rp 1 triliun untuk membangun trotoar dalam satu tahun," lanjut dia.
Ia menjelaskan, pembangunan trotoar menjad penting karena trotoar merupakan peradaban kota. Menurutnya, dengan dibangunnya trotoar yang mengutamakan kemanan dan kenyamanan pejalan kaki dapat menyelesaikan permasalahan kota.
Artinya, trotoar itu sendiri harus digunakan sebagaimana fungsinya untuk pejalan kaki. Alfred melanjutkan, bukan direvitalisasi tetapi justru tetap diokupasi para pedagang kaki lima (PKL), parkir liar kendaraan, hingga digunakan kendaraan melintas.
Ia memaparkan, jika trotoar itu sudah berfungsi semestinya ditambah jaminan keamanan dan kenyamanan, maka minat masyarakat berjalan kaki dapat meningkat. Sehingga, penggunaan kendaraan pribadi ikut menurun yang berdampak pada pengurangan kemacetan.
Apabila berkurangnya kendaraan ini berhasil, lanjut Alfred, bisa memengaruhi kualitas udara di Ibu Kota. Tentunya, harus dibarengi juga dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di sejumlah ruas jalan.
Ia menambahkan, dari aspek ekonomi pun bisa terkena dampak positifnya. Menurut dia, jika PKL ini diberikan solusi dan diakomodasi tanpa harus berjualan di atas trotoar bisa memberikan keuntungan bagi pedagang tersebut.
Alfred mengatakan, Pemprov DKI bisa belajar dari kota-kota di negara lain yang sudah membangun jalur pedestrian dengan baik. Aturan maupun larangan di trotoar sudah ada, untuk itu ia meminta Pemprov DKI bisa tegas melaksanakannya.
"Peradaban sebuah kota tidak akan kita rasakan karena trotoarnya yang jelek dan trotoar yang baru dibangun pun kalau ternyata okupasi (PKL, parkir liar, kendaraan) masih tetap saja sama," kata Alfred.
Ikuti Whatsapp Channel Republika