REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kematian mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi telah menyoroti kondisi mengerikan yang dihadapi oleh tahanan politik di Mesir di bawah pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi. Mursi sebelumnya dinyatakan meninggal pada Senin (17/6) setelah pingsan di dalam jeruji besi.
Pria berusia 67 tahun itu memiliki beberapa masalah kesehatan, termasuk diabetes dan gangguan ginjal. Ia telah dikurung dalam penjara selama hampir enam tahun menyusul penggulingannya dalam kudeta militer Juli 2013 yang dipimpin oleh Alsisi.
Sejak saat itu, Mursi tidak mendapat perawatan medis. Keluarganya hanya diizinkan mengunjungi di penjara sebanyak tiga kali dan ia ditahan di sel isolasi sebanyak 23 jam sehari. Menurut pedoman PBB hal tersebut digolongkan sebagai penyiksaan.
"Kematian mantan Presiden Mursi terjadi setelah peganiayaan Pemerintah selama bertahun-tahun, pengurungan berkepanjangan, perawatan medis yang tidak memadai, dan perampasan kunjungan keluarga dan akses ke pengacara," kata Direktur Human Rights Watch (HRW) Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Leah Whitson, dikutip Aljazirah.
Hal yang dialami Mursi rupanya adalah salah satu contoh di antara para tahanan lain yang mengalami nasib serupa. Di bawah pemerintahan El-Sisi, pasukan keamanan Mesir telah terlibat dalam intimidasi dan penangkapan lawan politik dan aktivis masyarakat sipil setidaknya 60 ribu orang termasuk para pemimpin Ikhwanul Muslimin yang dilarang seperti Mursi.
"Anggota Ikhwanul Muslimin adalah yang ditargetkan untuk kurungan isolasi," kata seorang peneliti Mesir dengan Amnesty International, Hussein Baoumi.
Selain itu, HRW juga mengungkapkan kematian tahanan karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan adalah hal yang umum terjadi. Berdasarkan data HRW, lebih dari 300 tahanan di Mesir sejak 2013 meninggal karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan dan disiksa.
Di sisi lain, Pemerintah Mesir telah berulang kali membantah penyiksaan terjadi di penjara negaranya. Setelah rilis laporan HRW 2017, Mesir memblokir laman kelompok hak asasi manusia tersebut dan mengadakan konferensi pers yang membantah semuanya.
Seorang konsultan hukum senior yang berbasiis di Doha, Taher Abdelmuchsen berpendapat pemerintah mesir tidak mungkin mengambil tindakan meskipun ada kecaman dari kelompok HAM. "Alsisi tidak peduli dengan laporan HAM karena dia sudah mengamankan hubungannya dengan sekutu-sekutunya," kata Abdelmuchsen.
Namun, laporan-laporan tersebut seharusnya dapat memberi gambaran pada komunitas internasional. Laporan tersebut bisa menjadi alasan untuk menekan Alsisi memperbaiki situasi para tahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika