REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte, menyambut baik selesainya mekanisme domestik kedua negara untuk memberlakukan persetujuan antara kedua negara tentang Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif. "Persetujuan ini cukup monumental karena disepakati oleh dua negara kepulauan terbesar," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6) malam.

Persetujuan tercapai pada pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 22 Juni 2019, Sabtu malam. Ia mengatakan persetujuan tersebut menjadi contoh yang sangat baik dalam penyelesaian garis batas maritim secara damai, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS).

Persetujuan ini menciptakan kepastian hukum tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, mendorong peningkatan kerjasama kedua negara di sektor maritim sehingga memberikan kontribusi pada kemakmuran dan pembangunan ekonomi kedua negara dan kawasan yang lebih luas.

Kedua Pemimpin mengharapkan Persetujuan ini berlaku efektif dalam tahun ini, setelah dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi secara formal oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Perkembangan signifikan dan positif ini menunjukkan ikatan persahabatan dan kerjasama yang kuat antara Filipina dan Indonesia serta memberikan makna khusus bagi peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara pada tahun ini, kata dia.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika