REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro berjanji menuntut siapa pun yang melanggar hak asasi manusia di Venezuela. Maduro menyatakan hal tersebut saat kunjungan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet, Jumat lalu.
Keduanya bertemu untuk membahas krisis politik dan kemanusiaan negara itu. Dilansir di Anadolu Agency, Ahad (23/6), Maduro berterima kasih kepada Bachelet atas kunjungannya pada konferensi pers setelah pertemuan. Dia menyatakan keinginannya berkunjung agar bisa berkontribusi membuka halaman baru antara Venezuela dan OHCHR.
Bachelet tiba di Venezuela pada Rabu kemarin atas undangan Maduro. Dia bertemu dengan para pemimpin pemerintah dan oposisi dalam kunjungannya selama tiga hari.
Ekonomi Venezuela mengalami penurunan tajam menyusul penurunan harga minyak mentah global, ekspor utama negara itu. Negara ini telah diguncang protes sejak 10 Januari lalu, ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oposisi.
Ketegangan berkobar ketika pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden pada 23 Januari, sebuah langkah yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa dan Amerika Latin. Rusia, Turki, Cina, Iran, Bolivia, dan Meksiko telah mengalahkan Maduro.
Hampir 5.000 orang meninggalkan Venezuela setiap hari karena ketidakstabilan dan ketidakpastian di tengah krisis kepresidenan dan ekonomi. Sebanyak tiga juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak 2015.