REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Jutaan warga Istanbul, Turki mulai melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan wali kota. Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak terima partainya kalah dalam pemilihan umum Maret lalu dan memaksa dewan pemilhan umum untuk menggelar pemungutan suara ulang yang digelar pada hari ini, Ahad (23/6).
Dalam pemilihan umum Maret lalu, kandidat partai oposisi Partai Republik Rakyat (CHP) berhasil mengalahkan kandidat dari partai Erdogan AKP di Istanbul, kota terbesar di Turki. Kekalahan ini menjadi pukulan keras bagi Erdogan terutama ditengah keterpurukan ekonomi.
Setelah tekanan dari AKP, akhirnya pada Mei lalu Dewan Pemilihan Umum Turki menganulir hasil pemilihan Maret dengan mengatakan adanya penyimpangan selama pemunguatan suara. Oposisi menyebut keputusan tersebut sebagai 'kudeta' terhadap demokrasi.
Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 waktu setempat. Sebanyak 10,56 juta orang atau seperlima dari total populasi Turki yang sebanyak 82 juta jiwa terdaftar untuk menggunakan hak suaranya. Pemungutan suara akan berakhir pukul 17.00 waktu setempat. Hasilnya akan diumumkan pada malam hari.
Erdogan berulang kali mengatakan 'siapa yang menang di Istanbul menang di Turki'. Jika kembali kalah di kota di mana ia pernah jabatan sebagai wali kota maka akan sangat memalukan bagi Erdogan. Kekalahan tersebut dapat melemahkan cengkeramannya atas kekuasan.
Turki mengalami resesi ekonomi dan juga menghadapi gejolak politik luar negeri. Jika Erdogan tetap melanjutkan rencana membeli sistem pertahanan Rusia, Amerika Serikat sebagai sekutu NATO mengancam akan memberikan sanksi kepada negara Ankara.
"Jika Imamoglu menang lagi, akan ada perubahan serius mata rantai politik Turki," kata jurnalis dan penulis Turki Murat Yetkin.
Kekalahan AKP juga dapat mengakibatkan apa yang kandidat CHP Ekrem Imamoglu katakan sebagai pemborosan anggaran miliaran lira. Istanbul memiliki anggaran sebesar empat miliar dolar AS.
"Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai awal jatuhnya AKP dan juga Erdogan," kata Yetkin.
Yetkin juga mencatat Erdogan telah menyebut pemilihan daerah sebagai 'persoalan bertahan hidup'. Yetkin mengatakan kemenangan Imamoglu dapat memicu pemilihan umum yang dijadwalkan 2023 digelar lebih awal, mendorong perombakan kabinet dan mengubah kebijakan luar negeri.
Demi memperkecil jarak 13 ribu suara pada Maret lalu, AKP memperbaharui pesan mereka terhadap warga Kurdi. Warga minoritas Kurdi memiliki 15 persen suara di Istanbul.
Kampanye AKP tersebut mendapat serangan ketika pemimpin milisi Kurdi yang dipenjara Abdullah Ocalan meminta partai pro-Kurdi yakni Partai Rakyat Demokratik (HDP) untuk tetap netral selama pemungutan suara. HDP yang mendukung Imamoglu menuduh Erdogan mencoba memecah belah warga Kurdi.
Jajak pendapat menunjukkan Imamoglu, seorang mantan wali kota kota madya unggul dibandingkan lawannya mantan perdana menteri Binali Yildrim. Beberapa jajak pendapat menunjukan Imamoglu unggul sembilan persen karena pesannya yang lebih inklusif beresonansi dengan beberapa pemilih.
Yusuf Mert seorang pekerja tekstil di lingkungan pekerja Esenyurt, mengeluh sulitnya melakukan usaha dan naiknya tingkat pengangguran. Ia mengatakan tidak yakin dengan fokus kebijakan baru Yildrim.
"Kami sudah melihat segalanya dan kami sudah mendengarnya selama 20 tahun terakhir, apa lagi yang dilakukan? Imamoglu menang dan mereka menolak memberi mandatnya," kata Mert.
Ikuti Whatsapp Channel Republika