REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Amerika Serikat (AS) berencana membangun koridor transportasi untuk menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Proyek yang diperkirakan bernilai lima miliar dolar AS itu merupakan bagian dari rencana perdamaian AS untuk Israel-Palestina.
Koridor yang akan melintasi Israel itu nantinya bisa berbentuk jalan raya atau jalur kereta api. Jarak tersempit antara wilayah, yang populasinya telah lama terpecah akibat pembatasan perjalanan Israel, adalah sekitar 40 kilometer.
Dalam pengerjaannya, AS akan mengundang investor untuk turut berpartisipasi. Hal tersebut hendak dilakukan saat AS menghelat konferensi ekonomi bertajuk "Peace for Prosperity" di Bahrain pada 26 Juni mendatang.
Pemberi pinjaman keuangan global, termasuk IMF dan Bank Dunia, dilaporkan akan menghadiri konferensi tersebut. Jika berhasil terkumpul, dana mereka nantinya akan dikelola "bank pembangunan multilateral".
Dana tersebut akan mencakup pertanggung jawaban, transparansi, anti-korupsi, dan pengamanan persyaratan untuk melindungi investasi. Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengatakan, pembangunan koridor transportasi yang menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza akan menciptakan sejuta lapangan pekerjaan di kedua wilayah terkait.
Menurut dia, hal itu dapat memangkas persentase kemiskinan di Palestina hingga separuhnya. Di sisi lain, proyek itu akan menggandakan produk domestik bruto Palestina.
Pada konferensi ekonomi di Bahrain, Kushner dilaporkan akan mempresentasikan 179 proyek infrastruktur dan bisnis. AS menyiapkan dana 50 miliar dolar. Lebih dari separuh dari dana tersebut akan diinvestasikan di wilayah Palestina.
Sementara sisanya, akan dialokasikan ke beberapa negara seperti Mesir, Lebanon, dan Yordania. Washington pun hendak menggarap beberapa proyek di Semenanjung Sinai. Hal itu diharapkan dapat membantu warga Palestina di Gaza yang lokasinya berdekatan dengan daerah tersebut.
"Seluruh gagasan di sini adalah bahwa kami ingin orang-orang menyetujui rencana tersebut dan kemudian kami akan berdiskusi dengan orang-orang untuk melihat siapa yang tertarik dalam berpotensi melakukan apa," ujar Kushner pada Sabtu (22/6).
Palestina sendiri telah menegaskan akan menolak setiap inisiatif atau solusi yang tak memenuhi tuntutan politiknya, yakni pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Oleh sebab itu anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi menolak proposal ekonomi yang diajukan AS. "Ini semua niat, ini semua janji abstrak," kata dia.
Palestina telah menyangsikan peran AS dalam proses perdamaian dengan Israel. Sikap itu mulai timbul sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Palestina menilai AS, yang kala itu masih berperan sebagai mediator, cenderung memihak dan membela kepentingan politik Tel Aviv. Di sisi lain, Washington menafikan Palestina sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat.
Oleh sebab itu, setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memutuskan mundur dari perundingan damai. Ia menyerukan agar proses perdamaian dengan Israel tidak hanya melibatkan Washington, tapi juga Liga Arab, Uni Eropa, PBB, dan Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika