REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mempertimbangkan rencana perdamaian Israel-Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS). Netanyahu menegaskan Israel harus mempertahankan kehadirannya di Lembah Jordan yang berada di bagian paling timur Tepi Barat.

"Kami akan mendengar rencana Amerika, mendengarnya dengan adil dan terbuka. Dan saya tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang Palestina, bahkan sebelum mereka mendengar rencana itu, langsung menolaknya," kata Netanyahu, Senin (24/6).

"Berdasarkan perjanjian perdamaian apa pun, posisi kami adalah kehadiran Israel harus berlanjut di sini, untuk keamanan Israel dan untuk keamanan semua," kata Netanyahu.

Wilayah Lembah Jordan dan Laut Mati mencakup hampir 30 persen dari wilayah Tepi Barat. Palestina menyatakan, wilayah itu merupakan bagian integral dari tanah yang mereka klaim untuk pembentukan negara di masa depan.

"Lembah Jordan adalah waduk strategis Palestina dan daerah paling vital bagi ekonomi Palestina yang makmur mencakup air, tanah subur, mineral, Laut Mati, dan situs warisan," ujar Kepala Misi Palestina di London, Husam Zonlot dalam Twitter-nya.

Para pejabat Palestina memboikot pemerintahan Trump dan menolak terlibat dengan rencana perdamaian Timur Tengah. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, solusi ekonomi untuk konflik Israel-Palestina semata-mata bukan merupakan hal yang baru.

"Uang itu penting. Ekonomi itu penting. Tetapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting. Kami menyambut semua orang yang ingin membantu kami, apakah itu di Manama atau di tempat lain. Tapi untuk saat ini, kami menolak kesepakatan ini," kata Abbas kepada wartawan di kota Ramallah, Tepi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika