REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jabar hingga saat ini masih menempati posisi ke empat provinsi di Indonesia yang memiliki kasus HIV dan AIDS tertinggi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, hingga Desember 2018, angka HIV di Jawa Barat mencapai 37.485 kasus, sedangkan AIDS mencapai 10.370 kasus.
"Peningkatan kasus HIV dan AIDS paling signifikan dialami kalangan ibu rumah tangga, baru setelahnya oleh kalangan mahasiswa dan pekerja," ujar Berli dalam Pertemuaan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (24/6).
Menurut Berli, pertambahan kasus HIV dan AIDS tidak hanya terjadi dalam penemuan kasus yang terdapat dalam populasi risiko tinggi. Temuannya juga sudah mulai masuk dalam populasi resiko rendah, yaitu ibu rumah tangga dan sudah mulai ditemukan kasus pada anak.
"Kalau secara tren, peningkatan kasus HIV dan AIDS dialami semua kelompok berisiko. Hanya memang peningkatan yang lebih bermakna, sebanyak 20 persen, dialami kelompok ibu rumah tangga," paparnya.
Berli mengatakan, data kumulatif di Jabar yang mencapai 37.485 itu menempatkan Jawa Barat pada empat provinsi di Indonesia yang memiliki kasus HIV dan AIDS tertinggi. Di Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kasus AIDS terbanyak diikuti Kota Bekasi, Kabupaten lndramayu, Kabupaten Subang, dan Kota Sukabumi.
Berli mengungkapkan, pihaknya melakukan sinergi dan kolaborasi sumber-sumber pendanaan untuk berbagai program penanggulangan demi mencegah penyebaran HIV-AIDS, penyediaan obat ARV untuk pengidap HIV, serta sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai penyakit tersebut.
"Kami sedang membahas dengan dunia pendidikan, bagaimana melakukan perubahan perilaku pelajar, melakukan intervensi perubahan perilaku supaya masyarakat mempraktikkan seks aman, yakni hanya dengan pasangan suami atau istri," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, menurut Berli, KPA Provinsi Jabar berupaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan HlV-AIDS dengan lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu. Kolaborasi dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 27 kabupaten atau kota.