REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung akan mengkaji pembangunan jalan arteri baru di wilayah Gedebage. Wilayah Gedebage yang masuk dalam kawasan Bandung Timur memerlukan sejumlah jalan arteri baru untuk mengurai kemacetan.
Kepala DPU Kota Bandung Didi Ruswandi menilai Kota Bandung membutuhkan jalan-jalan baru untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Sebab, volume kendaraan yang terus bertambah seiring kemajuan kota tidak diiringi dengan penambahan jalan.
"Jalan memang perlu di upgrade. Yang justru masih kosong itu di daerah timur. Kalau barat relatif penuh. Pilihannya memang di Gedebage," kata Didi saat dihubungi, Senin (24/6)
Didi menuturkan kajian pembangunan jalan arteri baru di Gedebage memang sejalan dengan rencana menjadikan Gedebage sebagai pusat ibukota atau ibukota primer dan Bandung Teknopolis. Rencana tersebut harus diiringi dengan infrastruktur yang memadai.
Selama ini, ia menilai Jalan Soekarno Hatta yang menjadi jalan besar di Bandung Timur sudah sangat padat. Kemacetan pun tak terelakan di jalan nasional tersebut.
"Yang dibutuhkan rencana jadi kota primer kan harus dilayani sekelas jalan arteri. Ini memang belum ditentukan jalan arteri mana yang dibutuhkan," ujarnya.
Menurutnya sejumlah rencana memang sudah dimunculkan untuk membangun jalan arteri dari mulai Jalan Ciwastra. Jalan tersebut bisa dibangun memjadi jalan arteri yang nantinya menuju Gedebage.
Namun, kata dia, butuh pembebasan lahan di jalan tersebut jika nantinya pembangunan jalan akan dilakukan. Sebab, di jalan tersebut sudah menjadi kawasan padat penduduk yang dipenuhi pemukiman dan pertokoan.
"Memang Ciwastra yang memungkinkan. Karena di rencana tata ruang itu sudah ada dan bisa sekitar lebarnya 20 meter. Tapi kan ahannya sudah terbangun punya warga. Jadi butuh pembebasan lahan. Tapi nanti akan dikaji arteri dimana. Karena kalau semua dilimpahkan ke Soekarno Hatta tidak cukup. Harus ada akses arteri ke dalamnya," tuturnya.
Meski demikian, ia menyebutkan rencana ini belum menjadi sebuah kebijakan prioritas. Dalam hal ini kebijakan ada di tangan kepala daerah yang nantinya akan menjadikan prioritas atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika