REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Inisiasi FIA UI membentuk HIPPG diharapkan dapat mendukung Pemerintahan Indonesia dalam menguatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Dekan FIA UI, Eko Prasojo mengatakan pihaknya ingin berkontribusi dalam rangka pengembangan kebijakan pemerintahan yang lebih baik. Nantinya, hasil riset dari para peneliti dapat digunakan sebagai kebijakan dalam pemerintahan sehingga memiliki dasar.

"Bagaimana menggabungkan hasil riset di universitas untuk memperkuat evidence dalam membuat satu bukti proses kebijakan, supaya nanti hasil itu bukan hanya publikasi ilmiah tapi juga menjadi policy recommendation. Jadi menjembatani produksi pengetahuan dan kebijakan di pemerintah yang lebih baik," kata Eko, usai peluncuran HIPPG, di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/6).

Selain itu, Eko juga ingin ada semacam peningkatan kompetensi kapasitas dan kapabilitas dari pembuatan kebijakan. Ia menuturkan, proses pengembangan kapasitas dilakukan di tempat yang ia sebut laboratorium inovasi kebijakan.

"Jadi nanti misalnya untuk mengatasi kemiskinan kita mengundang kementerian/lembaga terkait. Kita kumpulkan lalu kita mengidentifikasi masalah, membuat konstruksi kebijakan, dan lain-lain," kata Eko.

Lebih lanjut, Eko juga menjelaskan akan membuat beasiswa atau dana hibah. Hal ini dilakukan dengan tujuan menstimulasi mahasiswa, dosen, ataupun pihak luar yang ingin melakukan kerja sama. Diharapkan, HIPPG bisa bekerja sama dengan lemabaga riset lainnya.

HIPPG memiliki beberapa peran sentral yakni memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, HIPPG juga berperan untuk melakukan advokasi kebijakan. HIPPG juga diharapkan bisa menjadi poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika