Selasa 25 Jun 2019 16:52 WIB

Ribuan Warga Palestina Demo Tolak Rencana Ekonomi AS

Warga Palestina menilai rencana AS untuk melegitimasi aneksasi Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah
Seorang warga Palestina membakar foto Presiden AS Donald Trump dan Raja Hamad al-Khalifa dari Bahrain dalam protes menentang rencana ekonomi AS di Bahrain di desa Halhuldekat, Hebron, Tepi Barat, Palestina, Senin (24/6).
Foto: AP Photo/Majdi Mohammed
Seorang warga Palestina membakar foto Presiden AS Donald Trump dan Raja Hamad al-Khalifa dari Bahrain dalam protes menentang rencana ekonomi AS di Bahrain di desa Halhuldekat, Hebron, Tepi Barat, Palestina, Senin (24/6).

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Ribuan warga Palestina melakukan aksi demonstrasi di Kota Ramallah, Tepi Barat, Senin (24/6). Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan penentangan dan penolakan terhadap rencana ekonomi Amerika Serikat (AS) untuk mendamaikan Palestina dengan Israel.

Dalam aksinya, warga Palestina meneriakkan yel-yel penolakan seraya mengibarkan bendera nasional Palestina. Di antara mereka ada pula yang membawa poster bertuliskan pengecaman terhadap konferensi ekonomi “Peace for Prosperity” di Bahrain.

Baca Juga

Rencana ekonomi AS untuk proses perdamaian Israel-Palestina memang hendak dirilis AS pada konferensi tersebut. Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti mengatakan, dia meyakini apa yang dirancang AS bukan untuk perdamaian.

Sebaliknya, rancangan AS bertujuan melegitimasi aneksasi atau pencaplokan ilegal Israel terhadap wilayah Palestina, seperti di Yerusalem dan Tepi Barat, termasuk Dataran Tinggi Golan di Suriah. Sebab inisiatif ekonomi tak akan memberikan dampak apa pun selama Palestina tak merdeka.

“Kita tidak bisa memiliki pembangunan ekonomi tanpa merdeka,” ujar Barghouti, seperti dikutip laman Al Araby.

Dalam konferensi ekonomi di Bahrain, AS disebut akan mempresentasikan 179 proyek infrastruktur dan bisnis. Washington menyiapkan dana sebesar 50 miliar dolar AS, di mana separuhnya akan dialokasikan ke wilayah Palestina dan Tepi Barat.

AS berencana membangun jalur transportasi untuk menghubungkan wilayah Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terblokade. Harapannya proyek itu dapat membuka satu juta lapangan kerja baru bagi warga Palestina. Dengan demikian, angka kemiskinan di sana dapat berkurang.

 

Namun, Palestina telah menyatakan akan menolak rencana ekonomi AS. Sebab di dalamnya AS sama sekali tak menyinggung atau membahas tentang hak politik Palestina.

Palestina menegaskan hanya akan menerima solusi atau inisiatif perdamaian yang memenuhi tuntutan politiknya, yakni menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement