REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pengusaha besar Indonesia menanamkan investasinya di kawasan wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer, Presiden memanggil sejumlah pengusaha properti untuk turut membangun Mandalika.

“Tadi presiden mengimbau, karena Mandalika sudah dipromosikan, sudah mulai dibangun. Tadi semua big owners kan ada Budi Hartono, ada Hari Tanoe, yang punya grup Mulia. Jadi intinya Presiden menyatakan Mandalika is open for business untuk pengusaha besar dalam negeri,” jelas dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut baru dibahas mengenai potensi wisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia mengatakan, untuk menarik para investor, pemerintah nantinya tak akan mengenakan pajak.

“Iya karena itu KEK maka tidak ada pajak. Pajak penghasilannya nol untuk investasi di atas beberapa miliar gitu. Terus ada juga 80 tahun sewa, kita kan gak beli di sana tapi sewa. Nanti dapat title-nya, dapat HGB, seperti di Nusa Dua,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejumlah infrastruktur juga telah dibangun di kawasan tersebut. Total biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Mandalika pun mencapai Rp 450 miliar. Selain infrastruktur jalan sepanjang 11 km, pemerintah juga telah membangun pengelolaan air, pengelolaan air limbah, listrik, dll.

“Tahun ini kita akan launching Rp 1,6 triliun karena sudah dapat pendanaan maka kita akan bangun lagi tahun ini,” tambahnya.

Menurut Mansoer, kawasan Mandalika memiliki potensi jumlah wisatawan hingga dua juta orang per tahunnya. Ia pun berharap, gelaran MotoGP di Mandalika nanti akan mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung.

Ia mengatakan, penyelenggaraan MotoGP ini dapat menarik penonton hingga 200 ribu orang. Karena itu, Presiden meminta para pengusaha properti Indonesia untuk turut berinvestasi membangun hotel bagi para wisatawan.

“Penontonnya 200 ribu, kita akan penuhi dengan kamar yang sudah ada, di Bali dan Lombok Utara. Di tempat kita kan baru ada satu hotel. Nanti akan ada 1.200 kamar dalam waktu 2 tahun, jadi kita progresiflah. Tapi kita punya stok (kamar) di Bali dan Lombok,” jelas Mansoer.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus mendorong para pengusaha untuk berinvestasi di kawasan Mandalika. Sehingga Mandalika dapat berkembang menjadi kawasan wisata yang lebih baik.

“Kekurangan dari hotel, dia (Presiden) minta kita-kita dari pengusaha hotel dan properti untuk invest di sana. Intinya itu sih. Memang harus didorong semuanya, karena enggak bisa hanya dibiarin gitu,” ucapnya.

Menurut Hariyadi, kawasan Mandalika memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Kendati demikian, ia menilai perlunya branding pariwisata yang lebih baik untuk menarik wisatawan. Sebab menurutnya, branding wisata syariah di NTB justru akan membatasi potensi pariwisata.

“Masalah branding pariwisata penting juga, apalagi waktu itu NTB kan branding wisata syariah, halal. Wah itu membatasi. Pilihan terhadap restoran halal, hotel halal, atau moslem friendly itu pasti ada, tapi tidak di-branding seperti itu, mungkin lebih tepatnya moslem friendly,” jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika