REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner menilai Palestina perlu menerima rencana ekonomi yang diusulkan Amerika Serikat (AS). Dia berpendapat hal itu menjadi prasyarat untuk menuntaskan persoalan politik antara Palestina dan Israel.

“Menyetujui jalur ekonomi ke depan adalah prasyarat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah politik yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan,” ujar Kushner saat berpidato dalam konferensi “Peace for Prosperity” di Manama, Bahrain, pada Selasa (25/6), dilaporkan laman Aljazirah.

Dia mengakui solusi ekonomi yang ditawarkan AS untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina sama sekali tak menyinggung persoalan politik, termasuk tuntutan Palestina diakui sebagai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun Kushner tak memungkiri hal-hal yang menyangkut politik itu perlu ditangani juga nantinya.

“Agar lebih jelas, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat Palestina tidak mungkin terjadi tanpa solusi politik yang adil dan berkelanjutan, yang menjamin keamanan Israel dan menghormati martabat rakyat Palestina,” kata Kushner.

Oleh sebab itu, ia berupaya meyakinkan Palestina agar bersedia menerima rencana ekonomi AS. “Pesan langsung saya kepada rakyat Palestina adalah terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang yang mengecewakan kalian di masa lalu, Presiden (AS Donald) Trump dan Amerika tidak menyerah pada Anda,” ujarnya.

Dalam konferensi Bahrain, Kushner berusaha menarik negara-negara donor serta investor untuk menyumbangkan dana sebesar 50 miliar dolar AS. Rencananya, jika dana yang ditargetkan itu terkumpul, sekitar 28 miliar dolar AS di antaranya akan dialokasikan untuk wilayah Palestina, yakni Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sementara sisanya digelontorkan untuk Yordania (7,5 miliar dolar AS ), Mesir (9 miliar dolar AS), dan Lebanon (6 miliar dolar AS).

Dana sebesar 28 miliar dolar AS untuk Palestina rencananya digunakan untuk membiayai 179 proyek infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jalur transportasi yang akan menguhubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengecam konferensi ekonomi di Bahrain. Dia mengisyaratkan menolak solusi ekonomi yang diusulkan AS. "Uang itu penting. Ekonomi penting. Tapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting," kata Abbas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika