REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, mengatakan pihaknya menargetkan pengiriman jumlah tentara Pasukan Perdamaian Dunia menuju delapan negara konflik perang pada 2019 mencapai 4.000 personel.
"Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel pasukan perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke delapan negara pada tahun ini juga," katanya dalam acara Konferensi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Lebanon, Republik Afrika Tengah, dua kawasan di Kongo, Unisfa Abiye, Sudan Selatan, dan Minurso Sahara Barat.
Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari satuan 503 Kostrad Jawa Timur dan 121 mainbody Medan.
Joni mengatakan pihaknya juga akan menambah komposisi personel perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4 persen, ditambah menjadi 7 persen.
"Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik," katanya.
Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita masih menunggu pendanaan dari PBB. Pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB," katanya.
Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentara perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik.
"Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7 persen, 93 persen (tentara laki-laki) lindungi yang perempuan," ujarnya.
Joni menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan.
"Yang dibahas sekarang persenjataan kita makin modern dan canggih. Tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik," katanya.
Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timor Leste Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Alexandre Faite, mengatakan pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian.
Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerja sama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang.
"Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC, seperti di Afganistan dan Kongo. Kita bisa berhubungan di lapangan," katanya.
Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya kemanusiaan. "Kita juga aka memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian," katanya.
Acara yang berlangsung di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Sekretaris Jendral PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Piere Lacroix, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika