REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Pemerintah Oman mengumumkan akan membuka kedutaan besar di wilayah Palestina, Rabu (26/6). Langkah itu dilakukan sebagai upaya mendukung rakyat Palestina.
Pengumuman ini datang bertepatan dengan konferensi yang membahas aspek ekonomi rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Amerika Serikat (AS) di Bahrain. Palestina menolak kesepakatan tersebut karena menilai AS memiliki kebijakan yang secara jelas mendukung Israel.
“Sebagai kelanjutan atas dukungan Oman terhadap rakyat Palestina, Kesultanan Oman telah memutuskan membuka misi diplomatik di tingkat kedutaan besar di Negara Palestina," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Oman melalui jejaring sosial Twitter, dilansir Israel National News, Kamis (27/6).
Delegasi dari Kementerian Luar Negeri Oman juga akan melakukan perjalanan ke Ramallah di mana Otoritas Palestina berada. Hal itu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan untuk membuka kedutaan besar di sana.
Di Ibu Kota Muscat, Otoritas Palestina (PA) mengatakan pembukaan kedutaan di Ramallah adalah keputusan bersejarah. Dalam sebuah pernyataan perwakilan PA, Tayseer Farhat mengatakan itu adalah langkah penting saat Palestina sedang melewati tahap kritis.
"Ini adalah langkah penting dan indikatif dengan implikasi mendalam, terutama saat ini, ketika masalah Palestina melewati tahap kritis. Langkah ini mewakili dukungan politik dan moral,” ujar Farhat.
Kementerian Luar Negeri Oman telah menyatakan pembentukan negara Palestina yang berdaulat adalah syarat normalisasi hubungan negaranya dengan Israel. Negara itu juga tidak berpartisipasi dalam konferensi di Bahrain, meski menawarkan berperan dalam pembicaraan damai antara Israel dan PA.
Rencana pembukaan kedutaan besar tersebut disambut dengan hati-hati oleh pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi. Menurutnya, itu akan membantu Palestina memberikan pengetahuan mengenai ‘pendudukan’ yang dilakukan Israel di wilayah mereka sejak lama.
"Kami pikir mungkin itu akan membantu kami memberi pengetahuan pada pemerintah Oman tentang sifat sebenarnya dari pendudukan dan bekerja sama dengan Palestina secara langsung," kata Ashrawi.
Namun, ia juga memperingatkan agar Pemerintah Oman tidak menggunakan kedutaan di Palestina sebagai langkah membangun hubungan formal dengan Israel. Ashrawi menekankan terdapat konsekuensi tegas atas hal itu.
"Jika ini memiliki harga politik yang melekat maka tentu akan ada konsekuensi," ujar Ashrawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika