REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menerangkan rencana perjuangan panjang pascaputusan MK dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Salah satunya, mereka berencana melaporkan sistem informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pengadilan internasional.
Ia pun akan mendatangi kantor Komnas HAM pada Jumat (28/6). Abdullah ingin kematian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diselidiki Komnas HAM. Menurut dia, pemerintah telah abai terhadap kematian KPPS yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, massa juga berencana mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Mereka berencana melaporkan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dituding banyak kecurangan.
"Kita juga melaporkan ke DPR, agar DPR juga memanggil KPU, Polri, Bawaslu, atau instansi terkait agar mengawasi pemilu," ujar Abdullah Hehamahua.
Mantan penasehat KPK dan juga koordinator lapangan (korlap) aksi massa, Abdullah Hehamahua, saat ditemui di kawasan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
Wilayah Patung Kota, Jakarta Pusat disesaki massa saat pembacaan putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Kamis (28/6). Doa dan tangisan mewarnai aksi massa yang mengawal pembacaan putusan MK.
Peserta aksi datang dari berbagai penjuru ibu kota, bahkan dari luar kota. Sejak siang sekitar pukul 09.00 WIB massa mulai berdatangan. Seperti aksi-aksi sebelumnya, aksi kemarin juga diwarnai shalat berjamaah di jalan raya.
Patria, salah seorang peserta aksi dari Jakarta mengaku datang untuk berdoa demi kebaikan bangsa. Ia mengatakan, siapa pun yang terpilih nanti memiliki tugas untuk memperbaiki keadaan bangsa.
"Saya hanya ikut berdoa untuk kebaikan bangsa, bukan yang lain-lain. Semoga ada perbaikan terkait pembangunan, apalagi di wilayah pascabencana, seperti di Palu dan NTB," kata Patria kepada Republika.co.id.
Selepas mengikuti shalat jamaah, Patria tampak berdoa hingga bercucuran air mata. Ketika ditanyai, ia menceritakan, menangis karena prihatin dengan keadaan masyarakat miskin yang tak kunjung membaik.
Patria berkata siap menerima segala keputusan MK. Ia juga menghormati MK sebagai lembaga peradilan yang harus dihormati.
Peserta lainnya Andi, mengaku datang bersama dengan koleganya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Kami datang secara sukarela, tidak ada yang mengoordinasi. Dorongan hati nurani saja," kata Andi kepada Republika.co.id.
Sebagian Massa Aksi melakukan Shalat Berjamaah dan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).
Andi berharap hakim MK dapat memutuskan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 secara bijaksana. "Kami sudah tua-tua, cuma berjuang buat anak cucu kita," ujarnya merujuk umur yang tak lagi belia.
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis juga meminta massa aksi untuk menerima segala keputusan hakim konstitusi. Bahkan, jika dalam putusannya para hakim MK menolak gugatan tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekaligus menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
"Walaupun perjuangan tak akan berhenti karena dalam urusan keadilan dan hukum, ketegakan harus tetap ditegakkan," ujar Sobri di depan Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). Sobri juga menyampaikan pesan dari pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab kepada para peserta aksi.
Menurut Sobri, Habib Rizieq berpesan perjuangan dalam membela kebenaran tak boleh berhenti. "Kita tetap akan berjuang. Kita akan siap jihad panjang, lihat konstitusional, harus pasang komitmen dari sekarang, harus mengikuti kebenaran," ujar Sobri.
Sebagian Massa Aksi melakukan Shalat Berjamaah dan di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (26/6).
Terakhir, ia berpesan kepada massa aksi agar membubarkan diri dengan tertib, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihaknya. "Kita cinta kedamaian, hari ini apa pun yang terjadi wajib bulatkan tekad kita. Teruskan berjuang, ini adalah wajah-wajah yang menunjukkan kesetiaannya kepada NKRI," ujar Sobri.
Sekitar pukul 16.50 WIB, massa aksi di sekitar kantor MK mulai bergerak membubarkan diri. Mereka bubar dengan damai. "Terima kasih Manado, Papua, Madura, Aceh, Sumatra Barat, dan wilayah lain di Indonesia yang datang ke sini. Anda mewakili jutaan orang. Jazzakumullahu khairul jaza," kata Sobri di atas mobil komando.
Ikuti Whatsapp Channel Republika