REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang ingin didorong pemerintahan baru ke depan perlu sejalan dengan prioritas untuk mendorong daya saing. Apalagi, industri 4.0 sudah di depan mata.
"Perbaikan tenaga kerja, ini perlu sejalan dengan program ke depan," katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (28/6).
Cara yang dapat dilakukan dalam memperbaiki SDM sekaligus mendorong daya saingnya adalah dengan pendidikan vokasi atau kejuruan. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan optimal sehingga benar-benar menjawab kebutuhan pelaku industri manufaktur.
Selain pendidikan vokasi, pemerintah juga perlu memperhatikan pendidikan yang lebih mendasar dengan memperbaiki kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar tersebut harus melibatkan unsur-unsur yang difokuskan untuk memperkuat karakter sehingga menghasilkan SDM yang memiliki karakter kuat.
Dengan penguatan karakter tersebut, sumber daya manusia yang muncul diharapkan dapat memiliki keterampilan yang baik dan lebih mudah beradaptasi dengan bidang pekerjaan yang dituntut. Selain itu, dalam menghadapi industri 4.0, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya peralihan atau transisi pada penyerapan tenaga kerja ke segmen atau bidang yang lain.
"Kalau misal ada segmen industri yang hilang, apakah ada peralihan atau transisi ke segmen yang lain? Ini perlu dipertimbangkan," katanya.
Pemerintah, kata dia, perlu memiliki strategi untuk mengatasi masalah transisi dalam penyerapan tenaga kerja, karena kemampuan satu individu tidak dapat dengan mudah diubah. "Orang yang terbiasa membuat baju kemudian dipaksa untuk mengoperasikan komputer, itu kan tidak bisa," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan perlunya pemerintah menentukan terlebih dahulu prioritas mana yang ingin didorong di industri 4.0. Setelah membuat prioritas, selanjutnya pemerintah perlu memperkuat program-program vokasi yang mengarah ke industri 4.0 yang telah ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika