REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan daerahnya terbilang aman dari berbagai macam konflik sosial. Walaupun terkadang terjadi persoalan internal, menurut Irwan situasi tersebut dapat dikendalikan dengan cara musyawarah dan mufakat yang selama ini diajarkan dalam tatanan adat budaya Minangkabau.
"Secara keseluruhan konflik sosial di Sumbar bisa dikatakan jarang terjadi, jika ada, lebih pada kepentingan, seperti permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, semata-mata hanya kepentingan ekonomi," kata Irwan saat berbicara pada Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi di Hotel Axana Padang, Jumat (27/6).
Irwan menyebut Sumbar selalu kondusif dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Terlebih dalam situasi politik sejak Pemilu serentak 2019 yang baru saja selesai.
Walau terjadi perbedaan pilihan politik, tapi rakyat Sumbar menerima apa pun hasil yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu dan juga disahkan melalui Mahkamah Konstitusi.
Irwan memuji semua elemen terkait yang selama ini turut terlibat aktif dalam berupaya mencegah dan adanya bibit-bibit konflik selama pemilu, yakni seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), polisi, dan TNI.
"Ini semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI, alhamdulillah, sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati," kata Irwan Prayitno (27/6).
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Didi Sudiana menyampaikan konflik sosial memiliki banyak pemicu. Mulai dari berbeda golongan etnis, suku, agama dan ras, serta karena jarang terdengar informasi atau laporan tentang kasus tersebut.
Menurut Didi, Sumbar memang bisa meredam dan menghindari konflik sosial selain kuat adat istiadatnya yang juga dapat menghindari konflik dengan cara bermusyawarah menyelesaikan persoalan.
Menurut Didi, sebagai anak bangsa sudah sepatutnya semua pihak menjaga persatuan dan memelihara stabilitas politik dalam negeri adalah kewajiban seluruh komponen bangsa utamanya merupakan tugas dan fungsi Kesbangpol di daerah.
Namun, Didi menyarankan Kesbangpol Sumbar harus terus bekerjasama dengan seluruh stakeholder baik instansi pemerintah di daerah maupun masyarakat
"Kami harap pemeliharaan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat berjalan dengan optimal," ucap Didi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika