REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.
Ahsanul menyebutkan, progres rumah yang selesai dibangun dan rumah yang sedang dalam pembangunan mencapai 119.768 rumah atau 53,78 persen dari total keseluruhan rumah rusak akibat gempa di NTB.
Guncangan gempa dengan kekuatan magnitudo cukup besar pada akhir Juli hingga Agustus 2018 mengakibatkan 222.564 rumah warga NTB rusak. Rumah rusak berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah (Pulau Lombok), serta Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (Pulau Sumbawa) mengalami kerusakan. Kategori kerusakan meliputi 75.138 rumah rusak berat, 33.373 rumah rusak sedang, dan 114.055 rumah rusak ringan.
Data BPBD NTB per 27 Juni 2019, menyebutkan, 47.672 rumah sudah selesai dibangun dan bisa ditempati kembali. 47.672 rumah yang sudah terbangun terdiri atas 11.101 rumah rusak berat, 7.944 rumah rusak sedang, dan 28.627 rumah rusak ringan.
Ahsanul mengatakan progres jumlah yang telah selesai dibangun mengalami penambahan selama periode Mei hingga Juni 2019 sebanyak 5.731 unit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
"Kendala yang terjadi di lapangan terus diminimalisir dengan memberikan pendampingan dari sekitar tujuh ribu personel fasilitator yang terdiri atas relawan, TNI, Polri, dan pemda," ujar Ahsanul di Mataram, NTB, Sabtu (29/6).
Ahsanul menambahkan pemerintah telah menerapkan prosedur pencairan dan administrasi pelaporan yang sederhana namun tetap transparan untuk mempercepat proses pembangunan fisik dan penyerapan dana. Warga terdampak gempa juga memiliki kebebasan menentukan jenis rumah tahan gempa (RTG).
Ahsanul mengatakan BNPB telah mentransfer Rp 5.110.900 miliar. Dana Rp 4.921.679 miliar telah ditransfer langsung ke rekening kelompok masyarakat (pokmas).
"Sisa dana sebesar Rp 189.221 juta masih berada di BPBD untuk 237 pokmas yang telah terbentuk dan 10.654 KK yang rekeningnya belum terisi sesuai data verifikasi rumah rusak," kata Ahsanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika