REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman menyebut Israel memiliki hak untuk mencaplok setidaknya sebagian Tepi Barat yang diduduki. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan New York Times pada Sabtu (29/6) waktu setempat, Friedman mengatakan beberapa tahap pencaplokan tanah Tepi Barat menurutnya sah.
"Dalam keadaan tertentu, saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat," katanya seperti dilansir dari laman Aljazirah, Ahad (30/6).
Menanggapi pernyataan Friedman itu, anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan, AS memang membenarkan adanya pencaplokan tanah. Laporan Aljazirah ini juga menyebutkan, partai yang menguasai Tepi Barat, Fatah, tidak tahu apakah pernyataan Friedman mewakili pemukim Israel atau Pemerintah AS.
Lebih lanjut, Friedman mengungkapkan, rencana Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang Palestina tetapi akan jauh dari resolusi yang permanen terhadap konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Ia juga tak percaya rencana AS ini akan memicu kekerasan Palestina.
"Kami mengandalkan fakta bahwa rencana yang tepat untuk waktu yang tepat, lambat-laun akan mendapatkan reaksi yang tepat," katanya.
Namun dia mengatakan AS akan berkoordinasi dengan sekutunya, untuk dapat menghadapi keresahan di antara penduduk Palestina atas rencana perdamaian ekonomi yang dianggap terlalu menguntungkan bagi Israel.
Untuk diketahui, Palestina telah memboikot konferensi atau agenda lokarkarya rencana perdamaian ekonomi yang dipimpin AS di Bahrain. Agenda ini diperkirakan akan mengungkap bagian pertama dari perjanjian damai yang telah lama dinanti-nanti.
Pembentukan negara Palestina di sejumlah wilayah termasuk Tepi Barat, yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967, telah menjadi fokus dari semua rencana perdamaian Timur Tengah. Belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pengumuman rencana perdamaian ekonomi AS untuk Timur Tengah termasuk Palestina. Namun Palestina dengan tegas menolak rencana perdamaian tersebut, bahkan sebelum diumumkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika