REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengajak partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur untuk menjadi oposisi yang konstruktif bagi pemerintah. Menurutnya, oposisi adalah bagian yang bertugas untuk mengawal kinerja dari pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun nanti.

"(oposisi) Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat," ujar Mardani lewat keterangan resminya, Senin (1/7)

Meskipun kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mardani menyampaikan pembangunan Indonesia harus menjadi prioritas. Sehingga, perlu ada oposisi yang konstruktif agar melakukan pengawalan pembangunan bangsa.

"Saatnya kita merapikan barisan utk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah," ujar Mardani.

Meski Koalisi Indonesia Makmur telah dibubarkan, Mardani mengatakan bahwa partai-partai yang berada di dalamnya tetap memegang teguh prinsipnya. Salah satunya adalah membela kepentingan rakyat.

"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," ujar Mardani.

Ia pun berharap, Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dapat mengemban amanah rakyat. "Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," ujar Mardani.

[video] Jokowi: Kita Langsung Kerja

Ikuti Whatsapp Channel Republika