REPUBLIKA.CO.ID, Tenda pengungsian sementara korban kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Ahad (30/6) lalu dipindahkan dari lokasi kebakaran. Awalnya tenda pengungsian dibangun di jalan raya dekat Kepolisian Subsektor Tanah Abang.
Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) cukup cekatan dalam membongkar tenda milik Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Pembongkaran tenda pengungsian berlangsung tidak membutuhkan waktu lama, kemudian didirikan di atas tanah lapang yang berada di lokasi kebakaran pada permukiman padat penduduk.
Warga yang kena dampak kebakaran sekitar 500 orang. Mereka akan diungsikan sementara di tenda darurat dan masjid setempat. Sebanyak 66 bangunan dengan perincian yang kena dampak kebakaran adalah rumah sebanyak 34 bangunan dan 32 toko.
Namun, korban kebakaran enggan menempati tenda pengungsian sementara. "Cucu (Aprili) saya menangis terus jika di tenda pengungsian sampai tadi pagi," kata salah seorang korban kebakaran, Daryati (56 tahun).
Ia menjelaskan, cucunya tidak mau makan selama berada di dalam tenda pengungsian dan meronta untuk kembali ke rumah. Meskipun rumah tersebut sudah habis dilalap api.
Korban kebakaran lainnya, Budi (58 tahum), juga enggan untuk menempati tenda pengungsian karena tidak nyaman. "Kalau di tenda jauh dari pusat air ya. Kalau mandi atau buang air susah," kata Budi.
Budi memilih untuk menempati puing bangunan bekas kebakaran yang hangus terbakar berukuran 5 x 10 meter dengan bangunan tingkat tiga. Dia tinggal bersama tujuh kepala keluarga lainnya.
Berdasarkan pantauan Republika pada Senin (1/7), meskipun telah dipindah di lokasi kebakaran, tenda milik Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat itu terlihat kosong tanpa korban kebakaran.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Muhammad Fahmi, mengatakan, kebutuhan warga yang menjadi korban kebakaran seperti sandang dan pangan sudah terpenuhi sampai saat ini.
“Satu jam sesudah kebakaran, Sudin Dinas Sosial langsung ke lokasi kebakaran untuk memberikan kebutuhan makanan dan pakaian. Lalu, yang paling utama aspek kesehatan agar semua warga bisa dicek kesehatannya,” kata Fahmi yang ditemui di Jalan Jati Bunder.
Fahmi menambahkan, terkait kesehatan warga, ia bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Sementara itu, untuk penanganan sisi psikis ada konselingnya juga. Jika ada warga yang membutuhkan obat-obatan, semua telah tersedia.
Namun, bangunan di permukiman padat ini merupakan bangunan semipermanen. Bangunan tersebut terletak di dekat pasar Tanah Abang. Karena Tanah Abang merupakan pusat bisnis, warga pun mencari nafkah sekaligus menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal.
“Korban kebakaran ini totalnya ada 500 jiwa terdiri dari 88 kartu keluarga (KK). Dua puluh KK merupakan warga asli DKI Jakarta, sedangkan 68 KK pendatang. Informasi terakhir tentang rumah yang terbakar 32 ruko dan 345 rumah tinggal,” ujar dia.
Kemudian, dia menambahkan, saat ini penyediaan tempat tinggal sementara untuk korban sudah dilakukan. Sudah ada tiga lokasi, yakni di masjid, posko, dan tenda. Untuk kebutuhan air dan kamar mandi, pihaknya bekerja sama dengan Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat.
“Untuk mencegahnya terulang kembali, saya sampaikan pada warga agar bangunan yang tidak dihuni itu tidak diberikan listrik. Lalu, yang paling banyak terjadi di Jakarta penyebab kebakaran itu korsleting listrik dan kompor gas. Warga harus berhati-hati,” kata dia menjelaskan.
Lurah Kebon Kacang Aiman Abdul Latief mengatakan, kebakaran ini merugikan 66 unit bangunan dengan perincian 32 rumah dan 34 toko. Kebanyakan warga yang tinggal di permukiman tersebut merupakan pendatang.
“Korbannya 500 jiwa. Tidak semuanya asli warga DKI Jakarta. Ya ini disebabkan korsleting listrik. Memang permukiman ini padat. Toko dan rumah semua di sini. Kebanyakan usaha,” kata Aiman.
Aiman mengaku belum ada arahan selanjutnya dari pihak camat, Wali Kota Jakarta Pusat, maupun Gubernur DKI Jakarta. Saat ini ia hanya bisa membantu warga dengan kebutuhan sehari-hari.
“Belum ada arahan. Belum tahu ke depannya bagaimana. Untuk ganti rugi, untuk segala macam, juga belum ada. Ya lahan permukiman itu yang punya Dinas Pertamanan. Belum ada diskusi lebih lanjut juga,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika