REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini mendapatkan sanksi terkait pelanggaran laporan keuangan audited 2018 hingga persoalan harga tiket yang tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama ini Garuda sudah mengalami banyak masalah sejak lama. 

"Garuda ini memang punya masalah dari masa lalu. Masalah pesawat harganya (harga tiket), kemudian masalah inefisiensi, kemudian maslaah minyak (avtur) PPH, dan seterusnya," kata Luhut di Gedung Kemenko Maritim, Selasa (2/6). 

Meskipun begitu, Luhut mengatakan kementerian dan pihak terkait sudah merapatkan persoalan tersebut. Luhut menilai, saat ini tidak hanya Garuda saja namun banyak hal yang memang belum ada efisiensi. Lalu hal tersebut menurutnya saat ini tengah dialami industri penerbangan. 

"Seperti minyak (avtur) itu tadi berapa banyak semua dimonopoli Pertamina. Kita lebih mahal dari minyak avtur di Singapura, ini nggak boleh terjadi lah ini kita harus bisa lebih efisien," jelas Luhut. 

Luhut mengatakan avtur di Singapura lebih murah daripada Indonesia karena tidak persaingan. Dia mengharapkan Pertamina paling tidak memiliki saingan yang bisa membuat harga avtur untuk maskapai lebih kompetitif. 

"Jadi bikin saja saingan Pertamina itu jangan satu, bikin dua. Kan ada AKR Corporindo dan mana itu perusahan minyak kan banyak siapa saja yang mau itu. Tapi dibatasi jangan terlalu banyak juga," ungkap Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika