REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat untuk masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Partai berlogo banteng moncong putih itu beranggapan koalisi terbaik dibentuk sebelum pilpres dimulai.
"Kalau, setelah kalah baru mau bergabung, itu namanya politik dagang sapi," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (2/7).
Andreas mengatakan, PDIP sebenarnya terbuka bagi partai manapum untuk bergabung dalam koalisi untuk memberikan dukungan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, Andreas menegaskan, koalisi yang sehat dibangun sebelum pilpres.
Sebab, dia mengatakan, hal itu menyangkut platform politik pemerintahan. Selain itu, dia menambahkan, hal tersebut juga terkait dengan proses sinergi yang dibangun ketika berjuang untuk memenangkan jabatan presiden.
Secara khusus, Andreas mengungkapkan kekhawatiran terhadap loyalitas PAN terhadap koalisi. Andreas menilai PAN tidak akan bisa bekerja sama dengan maksimal meskipun berada dalam koalisi yang sama.
Andreas mengutarakan hal tersebut berdasarkan pengalaman periode sebelumnya ketika PAN bergabung dengan koalisi. Pada 2014, PAN juga mendukung koalisi Prabowo Subianto dan bergabung dengan koalisi pemerintah setahun setelah pemilihan umum.
Kala itu, PAN pun mendapatkan jatah satu kursi menteri. "Namun, hanya formalitas. Substansinya, ada di dalam, tetapi 'teriak-teriak dari luar'. Itu fakta kok dan terjadi pada periode yang lalu," kata Andreas.
Andreas berpendapat, bergabung atau tidaknya partai dalam koalisi itu hak masing-masing partai. Namun, berkontribusi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada di dalam pemerintahan.
Andreas mengatakan partai-partai yang berada di luar pemerintahan atau oposisi sebenarnya tetap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan cara memberikan pandangan-pandangan yang kritis dan konstruktif. Secara realistis dan rasional, ia mengatakan, pemerintah membutuhkan kubu penyeimbang untuk menjaga sistem check and balance dalam demokrasi yang sehat.
Kendati demikian, Andreas mengatakan, PDIP menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kepada presiden. Namun, ia meyakini, Jokowi akan membicarakannya dengan pimpinan partai politik koalisi.
PAN dan Demokrat hingga kini masih belum menentukan sikap setelah gugatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) dibubarkan. Keduanya belum tegas menyatakan apakah akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau berada dalam kubu oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika