REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Willy Aditya menilai antara menteri kader partai atau kalangan profesional tak perlu dikotomikan.  Menurutnya, pertimbangan memilihan menteri seyogianya berdasarkan pada kapasitas individu. Hal itu berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan kerja, dan integritas, Rabu (3/7).

"Soal latar belakangnya apakah kader partai atau profesional tidak perlu dikotomi. Sebab orang partai banyak juga yang profesional dalam bidang-bidang tertentu. Mereka juga memiliki kemampuan manajemen kerja yang sangat baik," kata Willy Aditya kepada Republika.co.id.

Politisi Nasdem itu mengaku, hingga saat ini partainya belum membahas soal pembagian jatah menteri. Ia beralasan, Nasdem akan mendorong Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa jabatan pertamanya terlebih dahulu.

"Soal pembagian jatah menteri sampai saat ini NasDem belum membahas, waktunya masih lama. Ada baiknya mendorong Pak Jokowi menyelesaikan target kerja yang sudah dirumuskan sejak tahun 2014," ucap Willy.

Willy menambahkan, semangat Partai Nasdem saat ini masih sama dengan semangat koalisi tahun 2014. Saat itu, partai koalisi sepakat untuk mendukung Joko Widodo tanpa syarat.

Caleg Nasdem dari Dapil Jawa Timur XI tersebut berharap, semua pihak untuk menahan diri dari pembicaraan jatah menteri.

Ia berpandangan, menteri merupakan hak prerogatif presiden. Ia juga mengaku, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh belum mendapatkan sinyal komposisi menteri, baik melalui pernyataan formal maupun informal. "Namun kita tidak juga mau mengingkari bahwa partai pengusung pastinya akan disiapkan slot menteri. NasDem menunggu sinyal Pak Jokowi untuk diajak, bukan inisiatif menawarkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika