REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset keuangan syariah per April 2019 mencapai 8,73 persen dari total keuangan nasional Tanah Air. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Soekro Tratmono menyampaikan total aset tersebut sejumlah Rp 1.341,1 triliun.
Nilai tersebut merupakan sumbangan dari perbankan syariah yang asetnya mencapai Rp 488 triliun, tumbuh 12,26 persen secara tahunan (year on year). Selanjutnya, industri keuangan non-bank tumbuh 2,28 persen menjadi Rp 101,3 triliun pada periode yang sama.
"Kita inginkan bahwa industri keuangan syariah tidak hanya jadi mesin utama penggerak ekonomi nasional tapi juga pemain utama," kata dia dalam acara Halal Bihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Rabu (3/7).
Selanjutnya, industri pasar modal syariah menyumbang kontribusi terbesar sejumlah Rp 751,2 triliun. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto juga menyampaikan pada 2018, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berkontribusi hingga 30 persen pada kebutuhan pembiayaan APBN.
Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Sukuk selama ini telah menjadi kontributor terbesar. Kementerian Keuangan juga berkomitmen dengan meningkatkan frekuensi penerbitan sukuk, pembayaran payroll dari bank syariah, hingga pengelolaan sukuk yang dilakukan di bank syariah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menambahkan selama ini DSN menjadi salah satu mitra BI dalam berinovasi. Sesuai kebutuhan industri, BI mengembangkan layanan syariah yang mendapat izin dari DSN. Seperti layanan REPO syariah, hedging atau lindung nilai, pengembangan sistem pembayaran syariah, kartu pembiayaan, uang elektronik dan lain-lain.
Soekro menyampaikan meski secara umum masih tumbuh positif, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi dari mayoritas penduduk Muslim. Dody menyebut berbagai kajian harus berlanjut agar produk keuangan syariah yang menarik dan kompetitif bisa terus lahir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika