REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Diplomat Venezuela mengecam sebuah laporan yang menurutnya berdasarkan 'visi bias' Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela William Castillo mengatakan laporan PBB tentang penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan di luar peradilan di negaranya harus 'diperbaiki'.
Castillo bersikeras laporan dari Kepala Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet 'tidak mencerminkan realitas di negaranya'. Ia mengatakan Venezuela akan mengabaikan rekomendasi 'konstruktif' dalam laporan tersebut.
"Kami meminta kontennya diperbaiki dan kami mendesak Anda untuk bertindak imbang dan menghormati," kata Castillo kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jumat (6/7).
"Konten laporan ini tidak komprehensif, didominasi visi selektif dan bias, teksnya kekurangan keketatan sainstifik dengan kesalahan yang serius dalam metodelogi dan yang mana tampaknya salinan dari laporan sebelumnya," ujar Castillo.
Sementara itu, Bachelet yang mempresentasikan laporan itu ke PBB, mengaku mendengar langsung dari para korban tindak pelanggaran asasi yang dilakukan pemerintah dan oposisi. Ia membela metodelogi yang kantornya gunakan.
Sejak menduduki jabatannya tahun lalu, kata Bachelet, ia sudah menekankan kepada stafnya untuk mendapatkan fakta sebenarnya agar dapat menunjukan keseimbangan. Pada hari yang sama Bachelet juga mengumumkan Venezuela telah membebaskan 22 orang dari oposisi yang dianggap sebagai tahanan politik.
Mereka dibebaskan karena tekanan dari dunia internasional terhadap Venezuela. Hal itu membuat Venezuela membebaskan 84 tahanan politik dalam beberapa pekan terakhir.
Pengumuman Bachelet itu dinyatakan ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Venezuela. Sementara, ketua oposisi Juan Guaido direncanakan akan memimpin unjuk rasa menentang pemerintahan sosialis itu.
Bachelet mengatakan ia dan timnya menyusun laporan itu berdasarkan data yang dikumpulkan dari Januari 2018 sampai hampir saat ini. Ia menyatakan validitas laporan tersebut berdasarkan wawancara dan pertemuan dengan pejabat pemerintah, oposisi, korban, keluarga korban, pembela hak asasi manusia dan banyak lainnya.
Ia juga mengungkapkan harapannya laporan tersebut dapat membuka jalan membaiknya situasi hak asasi manusia di Venezuela. Bachelet menambahkan kini Komisi Hak Asasi Manusia PBB memiliki kantor di Venezuela yang sebelumnya sangat sulit dilakukan karena tidak mendapat izin.
Bachelet menyimpulkan timnya menemukan 'pola penyiksaan' yang dilakukan pemerintah Maduro. Hal itu termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar pengadilan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika