REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Seruan-seruan untuk memboikot produk-produk Jepang di Korea Selatan (Korsel) merebak sebagai tanggapan atas pembatasan Jepang atas ekspor bahan teknologi tinggi ke Korsel, Senin.
Perselisihan tersebut merupakan titik api paling terbaru dalam hubungan yang sudah lama membayangi kebencian Korsel terhadap pendudukan Semenanjung Korea oleh Jepang pada 1910-1945 khususnya gara-gara "wanita penghibur" Korea Selatan. Wanita penghibur adalah, kata-kata halus bagi wanita Korea yang dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.
Masalah paling terbaru mengenai buruh yang dipaksa kerja itu dapat mengganggu pemasokan global memory chip dan telepon seluler cerdas. Samsung Electronics Co dan SK Hynix Inc - pembuat memory chip terbesar di dunia dan pemasok kepada Apple dan Huawei Technologies dari China - bisa menghadapi penundaan.
"Boikot merupakan cara paling cepat bagi warga untuk menyatakan kemarahan mereka. Banyak orang marah atas sikap pemerintah Jepang," kata Choi Gae-yeo, pegiat Gerakan bagi Satu Korea, yang mengadakan unjuk rasa di depan satu perusahaan dealer dan ritel mobil Jepang di Seoul pekan ini.
Perselisihan terkait kerja paksa meledak tahun lalu ketika satu pengadilan Korea Selatan memerintahkan Nippon Steel, Sumitomo Metal Corp dan Mitsubishi Heavy Industries Ltd dari Jepang membayar ratusan ribu dolar kepada para penggugat Korsel. Jepang tetap mengatakan isu buruh yang dipaksa kerja sudah sepenuhnya diatasi pada 1995 ketika dua negara itu memulihkan hubungan diplomatik dan telah mengecam fatwa pengadilan itu "tak terpikirkan".
Jepang mengatakan pada Senin, akan memperketat pembatasan mengenai ekspor bahan-bahan berteknologi tinggi yang digunakan dalam display telepon cerdas dan chip ke Korsel terkait dengan perselisihan tersebut. Pembatasan itu mulai berlaku pada Kamis, yang menyulut seruan-seruan untuk pembalasan di Korsel.
Hampir 25 ribu orang hingga Jumat telah menandatangani petisi yang diunggah di laman kantor kepresidenan Korsel yang menyerukan boikot produk-produk Jepang dan bagi wisatawan agar tak berkunjung. Pemerintah harus menanggapi petisi yang sudah mendapat 200 ribu tanda tangan dalam sebulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika