REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasca Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK), kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Kumadi segera mengajukan amnesti secara resmi kepada presiden Joko Widodo. Bahkan saat ini kuasa hukum tengah menyiapkan permohonan amnesti yang bakal diajukan pada pekan depan. Baiq Nuril menjadi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Apalagi presiden Joko Widodo sudah memberikan isyarat dengan mempersilahkan Baiq Nuril mengajukan amnesti. Joko Widodo juga, kata Joko Kumadi, berjanji akan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara.

"Kemungkinan pekan depan kami ajukan permohonan amnesti kepada presiden Joko Widodo. Saya berharap presiden mau mengabulkan permohonan amnesti nantinya," ujar Joko Jumadi, saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (6/7).

Lanjut Joko Kumadi, tidak hanya mengajukan amnesti kepada presiden Joko Widodo, pihaknya juga akan mendatangi DPR RI. Kunjungan ke parlemen tersebut untuk berkonsultasi dan meminta dukungan terhadap masalah hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Harapanya, kata dia, DPR RI mendukung penuh langkah kuasa hukum Baiq Nuril mengajukan PK.