REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Yunahar Ilyas menyatakan, usulan penghapusan mata pelajaran agama di sekolah harus diabaikan. Sebab, usulan itu tidak memiliki landasan yang jelas.

"Presiden harus abaikan usulan ahistoris tersebut," ujar Yunahar saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (6/7).

Menurutnya, usulan penghapusan pelajaran agama telah bertentangan dengan Sila Pertama dan pasal 31 UUD 45, Tujuan pendidian Nasional. Dia menyebut pengusul tidak menlakukan anasilasis terkait pendidikan agama. "Pernyataan yang tidak berdasar fakta, hanya asumsi," ungkapnya.

Selain itu, Yunahar menambahkan, agama (Islam) telah berperan besar mempersatukan bangsa.  Dia menjelaskan agama juga telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Sebelumnya, Praktisi Pendidikan Setyono Djuandi Darmono menilai, pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah. Agama cukup diajarkan orangtua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah.

Karenanya dia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing (bukan guru di sekolah).

Namun dalam keterangan tertulis yang dilansir JPPN, pihak Desk Komunikasi Jababeka Ardiansya Djafar menilai ucapan Darmono telah disalahartikan. Inti dari pernyataan Darmono bukan mengeluarkan pelajaran agama dari sekolah, melainkan sebuah koreksi dan renungan tentang apa yang salah dari pendidikan agama. Salah satu yang dikhawatirkan adalah masukannya pagam agama yang ekstrem ke sekolah dan universitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika