REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya akan memilih di luar pemerintahan. Hal ini untuk mendorong adanya checks and balances dalam jalannya pemerintahan.
"Kami melihat umat dan kader, rasa-rasanya PKS akan memilih di luar pemerintahan," ujar Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman kepada wartawan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Ahad (7/7).
Keputusan ini lanjut Sohibul, tidak mendahului kebijakan Majelis Syuro PKS. Namun, hanya dari pengamatannya terhadap kader yang ingin berada di luar pemerintahan. Apalagi, hal ini sesuatu yang sehat dari sisi demokrasi dan kepantasan demokrasi.
Di sisi lain kata Sohibul, PKS meskipun tidak menang dalam pileg akan tetap menjalankan empat janji kampanye. Termasuk pada kader PKS di DPR juga memperjuangkan empat rancangan undang-undang (RUU), diantaranya RUU tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama dan penggratisan biaya STNK dan pemberlakukan SIM seumur hidup.
"Tetap perjuangkan karena komitmen untuk memberikan sedikit rasa keadilan kepada masyarakat," imbuh dia.
Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengajak eks koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menjadi oposisi konstruktif Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Sebab, kata Mardani, agar pembangunan bangsa berkelanjutan ini berjalan efektif maka perlu dikawal bersama.
Sehingga, kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Kemudian terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan.
"Lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," ujar Mardani dikutip dari laman resmi PKS, Senin (1/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika